Haramkah Meretwit Mention Politikus ?

Ilustrasi: Nyalakan Lilin Optimisme

Menurut Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu." Ada 9 jenis kampanye dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu: Pertemuan Terbatas, Tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, Penyiaran melalui radio dan atau televisi, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Rapat umum, Debat publik/debat terbuka antar calon, Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada Pemilu Caleg 2014, kampanye terbuka dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2014. Sulawesi Tenggara sendiri mendapat jadwal kampanye terbuka dalam 6 priodik di tempat berbeda untuk tiap Parpol. Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 19 dan 30 Maret 2014. Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 23 Maret dan 4 April. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 16 dan 27 Maret.

Sebagai penggerak informasi seputar Sulawesi Tenggara diranah socmed khususnya di republik twitterland, moment ini tak bisa diabaikan. Perlu ada kejelasan sikap dan sumbangsi dari akun-akun informatif seperti @sultranesia dan akun lainnya dalam hal memajukan penggunaan twitter secara sehat dan edukatif. Tahun ini telah banyak mention masuk dari akun-akun timses maupun caleg. Terdapat perbedaan penafsiran dan sikap akun informatif. Ada yang meretwit mention tersebut, ada pula yang anti untuk meretwit mention yang bernada politik.


Ketakutan dari akun yang tidak mau meretwit mention yang bernada politik adalah ingin menjaga independensi, kredibilitas dan tak ingin tercuriga cukong dari partai, caleg atau capres tertentu. Ini perlu pula dimaklumi agar akun-akun informatif memiliki nafas yang panjang dikemudian hari dan tetap mendapat kepercayaan dari followers. Namun, kita musti melihat lebih dalam efek dari momen ini untuk kemajuan cara berpolitik politikus daerah. Karena kebersihan dan kemajuan dari PEMILUKADA berikutnya juga efek dari tahun ini. Daripada kedepan baliho terus bergentayangan dijalanan dan mengotori daerah mending kita mengajak para politisi untuk memanfaatkan dan beralih ke socmed sebagai media kampanye.

Menurut mimin, meretwit mention berbau politik itu boleh saja. Asalkan politikus tersebut kredibel dan mengutamakan twitt tentang gagasan, visi misi, dan persoalan apa saja yang ingin dituntaskan ketika duduk di singgasananya. 
Jangan-jangan dengan sikap akun informatif yang kaku seperti tidak membalas mention politikus, secara bersamaan membuat mereka tak mau ngetwit. "Ngapain aktif ditwitter kalau tak ada efek?", begitu kira-kira tanggap mereka.

Kita semua paham kalau Bupati, Walikota, Gubernur dan pejabat publik Sulawesi Tenggara masih minim yang aktif di twitter. Hal ini berbeda dengan politisi daerah lain, terkhusus di pulau Jawa dan kota besar lain. Kita tentunya menginginkan mereka aktif di twitter agar kita bisa berinteraksi langsung dan bisa memberi info bila ada ketimpangan dan keinginan terkait hal-hal publik. Juga kita bisa berinteraksi dan mendapat info soal langkah dan perkembangan yang pejabat publik lakukan untuk masyarakat. Dengan pejabat publik aktif ditwitter, kita tidak buta informasi atau hanya mendapat info dari media mainstream.


Mari kita dukung proses kampanye yang kreatif. Dan bila menemukan foto alat praga caleg yang menyakiti pohon dan tiang listrik segera pula infokan sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Segeralah unfollow akun yang mengaku independent namun sikapnya mendukung/cenderung ke caleg, parpol, presiden tertentu. Setidaknya ini langkah awal untuk memicu pejabat publik agar aktif di twitter.

Untuk para politisi, tak ada kata terlambat untuk melakukan kampanye yang positif dan edukatif di socmed. Segeralah manfaatkan socmed terkhusus twitter untuk menjelaskan pandangan, sikap, visi misi Anda. Ketika aktif di twit, selanjutnya jangan hanya ngetwit pertemuan Anda dengan konstituen yang hanya bernada narsisme.

Atas pertimbangan diatas, mimin berfatwah: Meretwitt dan follow/followback itu Halal. Memakan uang sogokan dari politisi, itu yang Haram.

#Sikap

#SalamEdukatif
Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar