Menata Ulang Proses Rekrutmen Pimpinan KPK


MENATA ULANG PROSES REKRUTMEN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
OLEH
MUH. SALMAN DARWIS., S.H., M.H.Li[1]


Sorotan publik tengah tertuju pada serangkaian proses rekrutment komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini lumrah terjadi karena KPK merupakan lembaga yang amanahkan oleh Undang-Undang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang telah mengakar di negeri ini. Selain itu, publik juga meneduhkan harapan yang begitu besar kepada institusi KPK demiterwujudnya negara Indonesia yang bebas korupsi.

Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), tahapan rekrutmen komisoner KPK dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (Pansel) oleh pemerintah yang bertujuan mengadakan proses seleksi terhadap calon komisioner KPK secara independen, imparsial, dan profesional guna mendapatkan sosok-sosok terbaik bangsa yang akan menduduki jabatan komisioner KPK. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, Pansel lalu menentukan nama calon komisioner KPK yang diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan nama calon komisioner KPK tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna diselenggarakan fit and proper test.

Proses rekrutmen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK di atas menimbulkan berbagai persoalan-persoalan. Pertama, keterlibatanDPR dalam proses pemilihan komisioner KPK menghambat/menghalangi terpilihnya sosok-sosok terbaik sebagai komisioner KPK. Pemahaman ini didasarkan adanya pertimbangan koneksi politik (political connection) dan konsensus politik yang mengiringi penyelenggaraanfit and proper test oleh DPR. KPK sebagai lembaga negara independen seharusnya bebas dari berbagai kepentingan politik sehingga dapat bebas bertindak dan melakukan tindakan-tindakan yang berasas pada kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan berdasarkan pada kepentingan penguasa, partai politik ataupun pihak-pihak tertentu.

Kedua, proses rekrutmen komisioner KPK mengabaikanpertimbangan cheks and balances diantara institusi penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Selama ini pemberantasan tindak pidana korupsi diserbu dengan berbagai pendekatan-pendekatan, namun kita melupakan bahwa pendekatan-pendekatan itu memerlukan komunikasi serta koordinasi kelembagaan yang baik diantara institusi penegak hukum. Tentu akibat dari komunikasi dan koordinasi kelembagaan yang buruk dapat berimplikasi pada gesekan diantara institusi penegakan hukum.

Contoh yang paling nyata tergambarkan darikasus Cicak versus Buaya (KPK dan Kepolisian) yang berseri layaknya drama sinetron di televisi. Adanya serangkaian tindakan balas-berbalas menetapkan tersangka dari dua institusi negara ini, seakan menegaskan perseteruan KPK dengan Kepolisian yang tidak pernah padam.

Menata Ulang Proses Rekrutmen Komisioner KPK
Tentu publikmengharapkan sosok yang mengisi jabatan komisioner KPK adalah individu-individu yang berkompetensi, berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dan berintegritas layaknyamanusia setengah malaikat.Untuk mewujudkan harapan publik tersebut, perlulahkita menata kembali proses rekrutment komisioner KPK. Dimulai dari proses yang baik serta terukur diharapkan mampu menjawab berbagai kelemahan-kelemahan dan mereduksi pelemahan terhadap KPK.

Penulis berpendapat ada beberapa perubahan fundamental yang perlu dilakukan dalam penyelenggarakan pemilihan komisioner KPK. Pertama, proses fit and proper testoleh DPR perlu dihilangkan demi membangun kepercayaan publik (publik trust) sehingga semua unsur dapat menghargai (respect) proses dan hasil (result) kerja tim pansel KPK. Kalaupun keterlibatan DPR melalui mekanisme fit and proper testtidak dihilangkan, opsi yang dapat ditempuh agar mekanisme fit and proper testoleh DPR dapat terselenggara secara profesional serta obyektif. DPR diwajibkan melibatkan tokoh dan para pakar yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang mumpuni dalammenilai serta menentukan calon komisioner KPK terpilih.

Kedua, selain mengakomodir calon komisioner KPK dari kalangan profesional, seharusnya komposisi komisioner KPK juga terwakili dari institusi penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Hal ini dilakukan tidak hanya dilandasi keinginan untuk memilih yang sosok terbaik, akan tetapi juga dilandasi mekanisme cheks and balances diantara lembaga penegakan hukum. Keberadaan individu-individu dari institusi penegakan hukum akan memudahkan komunikasi dan koordinasi kelembagaan sehingga seluruh energi dikerahkan terfokus pada upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan tidak lagi berkutat pada persoalan pelemahan terhadap institusi KPK.

Selain itu, konfigurasi sumber rekrutmen komisioner KPK yang melibatkan institusi kekuasaan penegakan hukum mencerminkan semangat keseimbangan dan saling mengontrol diantara institusi penegakan hukum. KPK sebagai tonggak utama pemberantasan korupsi harus mampu menyeragamkan pendekatan serta ritme dengan lembaga penegakan hukum lainnya agar negara ini bebas dari praktik korupsi yang selama ini membelenggu.Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK juga harus melepaskan ego kelembagaan danberjalan seiring dalam mewujudkan cita-cita kita bersama Indonesia tanpa korupsi.

Usulanmemberikan ruang keterwalikaninstitusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam jajaran komisioner KPK pasti akan menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Untuk itu setiap keterwakilan dari institusi Kepolisian maupun Kejaksaan harus mengundurkan diri dari jabatan yang diembangnyapada saat mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK. Ini dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang membelenggu komisioner KPK dikemudian hari.

Ke depannya proses rekrutmen komisioner KPK harus didekati dari dua aspek yang berbeda, yakni aspekmemilih kepemimpinan yang ideal dan aspek stabilitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kedua aspek ini penting karena kepemimpinan dan stabilitas penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tanpa adanya kepemimpinan yang ideal maka institusi KPK akan kehilangan arah, begitupun tanpa adanya stabilitas dapat dipastikan penegakan hukum tindak pidana korupsi akan terbengkalai.

Kita harus memahami keberadaan KPK sebagai lembaga yang tidak hanya dibebani tanggungjawab pemberantasan tindak pidana korupsi tapi juga sebagai lembaga yang mampu mendorong partisipasi publik dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk bekerjasama dalam kesatuan langkah bersama. Semoga harapan kita akan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi semakin dekat.

Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar