Putusan MK terkait UU MD3: Masalah Baru atau Memperkuat Tertib Pemerintahan?


Oleh


Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menempat Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan diantaranya menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Pasal 24C ayat (1).

Dalam perkara pengujian konstitusionalitasPasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohonSupriyadi Widodo Eddyono (Pemohon I)dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Pemohon II)

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan Presiden (22/9/2015). Oleh karena itu ketentuan "persetujuan tertulis” dari Mahkamah Kehormatan Dewan: diperluas menjadi persetujuan tertulis dari presiden. Sehingga dalam konteks pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR, yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, harus mendapat persetujuan presiden.

Lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, tetapi juga berlaku pada anggota MPR dan DPD. Adapun untuk anggota DPRD Provinsi, izin pemanggilan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sementara pemanggilan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat izin Gubernur.

Paradigma Efeisiensi dan Efektivitas Penegakan Hukum


Selama ini prosedural selalu dipersepsikan dengan kelambanan proses. Begitu pun menurut sebagian pihak yang menyatakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon dapat menambah panjang prosedural yang dilalui oleh penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang secara otomatis menghambat proses pencarian keadilan dan pengungkapan tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

Namun demikan, apakah benar anggapan prosedural selalu berimplikasi terhadap pelambatan proses, terkhusus pada persoalan pencarian keadilan atau malah mendukung tertib pemerintahan.Prinsip efisiensi dan efektivitas penegakan hukum memang mengsyaratkan ketepatan dan kecepatan dalam serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh penegak hukum. Akan tetapi, prinsip efisensi dan efektivitas penegakan hukum juga harus mendukung perlindungan hak asasi manusia dan tertib pemerintahan.

Prinsip efektivitas dan efisensi penegakan hukumtidak boleh dilihat semata-mata melalui sudut pandang kecepatan dan ketepatan penegakan hukum. Tapiharusjuga dilihat dari sudut pandangpengimplementasiannya yang diwujudkan tanpa menimbulkan kegaduhan penegakan hukum yang malah memperlambat/memperlamaproses penuntasan kasus tindak pidana.

Komitmen Pemerintah dan Tertib Pemerintahan

Sesungguhnya prosedural dimaksudkan agar pencarian keadilan dalam proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik, terukur, tersruktur dan cepat. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan tertulis dari Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur terhadap pemanggilan anggota MPR, DPR,DPD, DPRD Provisi/Kabupaten/Kota harus dimaknai positif yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan sebagai bagian dari proses cheks and balances kekuasaan negara (eksekutif dan legislatif).

Seperti diketahui bahwa tugas dan kewenangan lembaga kekuasaan legislatif sangatlah berat. Misalnya DPR sebagai salah satu pemegang kekuasaan legislatif diamanahkan oleh konstitusi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalan roda pemerintahan, membuat Undang-Undang, dan fungsi penganggaran (Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945). Belum lagi DPD yang memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan kelembagaan DPR, cuma dikhususkan pada persoalan kedaerahan.

Melihat beratnya bobot tugas yang harus diembang oleh anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut, maka sudah sewajarnya kalau mekanisme persetujuan tertulis itu diberlakukan.Adapun rasiolanitas yang dapat dikedepankan sebagai berikut: (1). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, secara langsung atau tidak langsung dapat menganggu agenda-agenda ketetanegaraan; (2). Kelembagaan MPR, DPR, dan DPDsebagai lembaga tinggi negara dan merepresentasikan kedaulatan rakyat harus dijaga marwahnya; dan (3).Penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip keteraturan dan tertib pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya.

Untuk menjawab kekhawatiran sebagain pihak berkenaan perseolan ini. Kita tinggal memastikan komitmen pemerintah dalam mendorong penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan harapan publik. Toh persetujuan tertulis tersebut tidak serta merta menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.Sehingga, persoalan mekanisme persetujuan tetulis tidak perlu dibesar-besarkan lagi.


________________________________
[1] Peneliti di Sidin Constitusion
Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar