Perlukah Bagi-Bagi Kekuasaan itu Jokowi?

Foto: kompasiana.com

Oleh
Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li.[1]


Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) telah menyalurkan aspirasi politiknya melalui medium Pemilihan Presiden dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden pilihan rakyat, Jokowi diharapkan mampu menghadirkan perbaikan kehidupan sosial, politik dan ekonomi. 

Politik Bagi-Bagi Kekuasaan

Masih berbekas dalam ingatan kita semua, janji kampanye yang digembar-gemborkan oleh Jokowi yang menyatakan dengan tegas dan gamblang di hadapan publik bahwa dibawah pemerintahannya tidak akan ada lagi praktik-praktik bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. Janji kampanye inilah menjadi titik balik yang menghantarkan Jokowi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Setelah terpilih sebagai Presiden ke 7 (tujuh) Republik Indonesia,sosok Jokowi menjadi primadona publik yang mampu meninggikan harapan publik akan perbaikan kehidupan dan penghapusan praktik-praktik bagi-bagi kekuasaan yang jamak terjadi.Akan tetapi, ekspektasi yang tinggi tersebut tidak mampu diejawantahkan oleh Presiden Jokowi melalui kebijakan-kebijakannya. Malah yang terjadi, publik dipertontonkan drama politik, kegaduhan penegakan hukum, dan praktik bagi-bagi kekuasaan.

Salah satu praktik bagi-bagi kekuasaan dan jabatan yang mengemuka beberapa waktu lalu, yaitu: penunjukan Fadjroel Rachman menggantikan Imam Santoso Ernawi sebagai Komisaris Utama BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada Selasa (22/9/2015). 

Fakta ini seakan menunjukkan karakter kepemimpinan Jokowi yang tidak bosan menelan ludahnya sendiri. Walaupun sesungguhnya praktik bagi-bagi kekuasaan dan jabatanmerupakan kelaziman bagi pemerintahan yang berkuasa. Tapi perlu diingat bahwa parameter kepemimpinan yang baik itu selalu didasarkan pada konsistensi antara ucapan dan perbuatan.

Misalnya dalam konteks proses pengisian jabatan Komisaris BUMN, Presiden Jokowi seyogyanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yangtelah memberikan prasyarat pengisian jabatan Komisaris BUMN yang menyatakan bahwa“ Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya”. 

Lebih lanjut Pasal 28 ayat (2) juga menyatakan “komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen”.

Ketentuan di atas inilah yang seharusnya dipadomani Presiden Jokowi dalam menentukan dan mengangkat Komisaris BUMN.Bukan hanya didasarkan pada politik balas budi kepada para relawannya yang telah menyukseskan langkah Jokowi menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia. Selian itu, bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen, apabila proses keterpilihannyatidak berdasarkan penilaian yang komprehensif dan akuntabel. 

Tingkat Kepuasaan Publik

Diantara kita semua pasti familiar dengan kata-kata bijak yang berbunyi“kesabaran itu ada batasnya”. Pepatah bijak ini dapat diartikan bahwa tingkat kesabaran seseorang itu dapat mencapai klimaksnya. Begitupun kesabaran rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang apabila tidak dikelola dan ditata dengan baik, maka akan mencapai batasnya dan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Pertanda kesabaran rakyat berjalan menuju klimaksnya dapat tergambarkan dari data hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) pada Mei 2015, yang menunjukkan bahwa ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan bagi-bagi kursi ini mencapai 80 persen (kompas.com).

Ke depannya Jokowi sebagai Presiden pilihan rakyat tidak boleh lagi tunduk pada kepentingan politik praktis tapi tunduk pada kepentingan mengsejahterahkan rakyat dan UUD NRI 1945.Oleh karenanya, dalam menentukan dan memilih sosok-sosok yang menduduki jabatan publik, Presiden Jokowi harus memastikan sosok tersebut mampu menginspirasi kebaikan dan mendekatkan tercapainya tujuan negara.


_________________________
[1] Peneliti di Sidin Constitution
Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar