Menyikapi International People Tribunal 1965

Sumber Logo : en.wikipedia.org


Pembentukan pengadilan rakyat internasional atau yang biasa kita dikenal dengan sebutan International People Tribunal (selanjutnya baca; IPT), pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan kaum proletar terhadap kaum borjuis. Sederhananya perlawanan kaum tertindas terhadap kaum penindas. Cikal bakal kehadiran IPT bermula ketika Bertrand Russell dan Jean Paul-Sartre beserta rekan-rekan seperjuangannya menggagas pengadilan rakyat tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut memprakarsai kehadiran War Crimes Tribunal. Kemudian gerakan tersebut menginspirasi kehadiran tribunal-tribunal yang lain. Beberapa pengadilan rakyat yang terkenal antara lain Russell Tribunal for Palestine (RToP), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY). Secara keseluruhan, hingga saat ini telah terbentuk lebih dari delapan puluh pengadilan rakyat internasional, baik yang dibentuk secara permanen – seperti Permanent People’s Tribunal yang berbasi di Roma – ataupun yang dibentuk secara sementara (ad hoc).

Untuk kasus IPT 1965,  langkah tersebut ditempuh oleh penggiat HAM yang ada di Indonesia untuk menuntut adanya keadilan dari pemerintah. Meraka, dalam hal ini para korban dan keluarga korban pembantaian, kekerasan seksual serta bentuk kekerasan lainnya menuntut adanya pertanggungjawaban dari atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaksanaan IPT 1965 pada tanggal 10-13 November 2015, menyulut perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak. Adapun tanggapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atas terselenggaranya pengadilan tersebut antara lan dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa “posisi pemerintah Indonesia sudah jelas, yakni tak bersalah dan tak akan meminta maaf. Justru, jelasnya, pemerintah yang dirugikan atas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)”.[1] Tentunya statement yang keluar dari wakil presiden tersebut dapat mewakili sikap pemerintah dalam hal ini Indonesia.

Yang perlu dicermati.
Bahwa pengadilan rakyat (IPT 1965) tersebut telah terbentuk dan terselenggara. Terdapat sembilan dakwaan yang akan diuji panel hakim dalam sidang tersebut. Beberapa di antaranya terkait pembunuhan massal, perbudakan, pemenjaraan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual pasca meletusnya peristiwa 30 September 1965.[2] Oleh penggiat HAM tersebut menuntut tanggungjawab negara bukan individu ataupun organisasi tertentu.[3] Adapun putusan yang dihasilkan melalui putusan sela,[4] menyatakan bahwa ada kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965.[5] Putusan tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah Indonsia untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.[6] Dari putusan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusian di Indonesia pada priode 1965-1965. Itu berdasarkan putusan pengadilan rakyat tersebut

Walaupun demikian, setelah adanya putusan tersebut, perlu untuk dipertegas kedudukan hukum pengadilan rakyat tersebut. Bahwa pengadilan rakyat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu didasarkan bahwa, pertama pengadilan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau kerangka hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Kedua, bahwa pengadilan rakyat tersebut tidak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court atau badan HAM tertentu yang telah diatur dalam PBB. Ketiga, pengadilan tersebut tidak mengikuti prosedur beracara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu tidak adanya prosedur mendengarkan kedua pihak yang berperkara.

Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa pasca terselenggaranya pengadilan rakyat tersebut, dukungan moral baik di Indonesia maupun dunia internasional untuk segara menyelesaikan kasus kemanusian yang telah terjadi di Indonesia. Selain itu, pasca putusan tersebut memperkuat advokasi dan hasil penelitian yang dihasilkan oleh berbagai lembaga penggiat HAM yang ada di Indonesia. Kemudian yang perlu juga kita cermati adalah kesaksian Bradley Simpson. Bradley Simpson merupakan sejarawan yang telah lama meneliti keterkaitan negara-negara barat pada peristiwa berdarah 1965. Dia menulis buku tentang keterlibatan Amerika yang berjudul Economists with guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968.

Dalam kesaksiannya, Bradley Simpson mengatakan bahwa :[7]
“satu hal penting yang ingin saya kemukakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara barat lain sudah lebih dari setahun mengusahakan terjadinya konflik senjata antara tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan harapan tentara Indonesia bisa menghancurkan PKI. Selanjutnya Bradley Simpson mengatakan bahwa pemerintah Amerika telah memulai sebuah operasi yang ditutup-tutupi untuk menyokong dan menyemangati militer Indonesia supaya menghancurkan PKI. Pemerintah Amerika menyediakan senjata, bantuan dana dan dukungan politik, supaya Jenderal Soeharto dan sekutunya tahu bahwa mereka mendapat dukungan penuh dari Amerika.”

Kesimpulan
Bahwa tragedi yang terjadi pada 1965, berupa tragedi sosial-politik (upaya kudeta) dan targedi kemanusaian pada dasarnya sangatlah kompleks. Sebab tragedi tersebut terjadi, selain karena pergolakan ideologi yang terjadi di Indonesia, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yaitu adanya keterlibatan negara barat seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang serta negara-negara lainnya. Bahwa patut diapresiasi upaya hukum yang dilakukan oleh penggiat HAM tersebut untuk mendorong adanya pertanggungjawaban. Upaya tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra serta mengganggu jalannya upaya rekonsiliasi yang telah akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan pandangan yang objektif dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terkait dengan peristiwa sejarah di Indonesia. Sebab sejarah kita tidak terlepas dari sikap subjektif dari penguasa pada saat itu.



[1]http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/16982/Kedaulatan-Hukum-Indonesia-Terusik/2015/11/11
[2] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151109_indonesia_tribunal_1965_belanda
[3] Pengadilan rakyat tersebut menggunakan kerangka hukum pidana internasional, dalam hal ini pada Konvensi Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) yang mengharamkan serangan sistematis terhadap warga sipil. Lazimnya dakwaan kriminal baik kejahatan nasional maupun internasional mengarah kepada individu.
[4] Dalam hukum acara dikenal ada yang namanya putusan sela. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
[5] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56498c2579abf/zak-yacoob--hakim-tuna-netra-pemimpin-peoples-tribunal-1965
[6] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5646951c94c89/majelis-pengadilan-rakyat--ada-kejahatan-kemanusiaan-pada-1965
[7] http://1965tribunal.org/id/senjata-dan-dana-amerika-untuk-soeharto-dalam-membasmi-pki/
Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar