Dilema Mahkamah Konstitusi

Sumber logo www.mahkamahkonstitusi.go.id



Selama persidangan perkara perselisihan hasil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus sebanyak 147 perkara perselisihan hasil kepala daerah yang terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dari 147 perkara tersebut, 134 perkara diputus melalui mekanisme putusan dismissal (penelitian permohonan), 5 perkara ditarik kembali oleh pemohon, 1 perkara diperintahkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang, dan 7 perkara memenuhi syarat formil pengajuan permohonan yang secara mutatis mutandis diperiksa dalam pokok perkara.

Komposisi 134 perkara itu terdiri dari: 35 perkara diputus tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama 3 x 24 jam atau 3 hari sejak diumumkannya surat ketetapan hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota, 3 perkara tidak diterima karena salah objek permohonan (error in objecto), dan 96 permohonan digugurkan dengan pertimbangan hukum, pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). 

Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan

Seperti diketahui bahwa dalam memutus 96 permohonan, Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang mempersyaratkan ambang batas selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait atau pasangan calon kepala daerah peraih suara terbanyak.

Standing position Mahkamah Konstitusi tersebut menegasikan eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) yang mengedepankan pendekatan subtansial daripada pendekatan prosedural. Tentu hal ini mengecewakan sebagian besar pemohon, terlebih lagiterdapat permohonan pemohon yang singinifikan mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerahatau tidak terpaut terlalu jauh dari ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada.

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi bersandar pada argumentasi bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan kepala daerah merupakan kewenangan tambahan yang bersifat transisional. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi berkewajiban tunduk pada ketentuan UU Pilkada yang menjadi sumber dan dasar kewenangan a quoyang secara otomatistidak dapat disimpangi atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusiberpendapat pemahaman tersebut sejalan dengan sumpah hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan “hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945”.

Akan tetapi keteguhan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak buruk dan menghambat perwujudan demokrasi sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah melegetimasi pelangaran-pelangaran (fraud) terstruktur, massif dan sistematis yang terungkap pada persidangan pemeriksaan pendahuluan.

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi

Dalam sidang pengucapan putusan dismissal, tidak semua permohonan pemohon diputus tidak dapat diterima. Terdapat 1 perkara yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang, yaitu perkara perselisihan hasil kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Fakta ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya tunduk dan menerapkan secara kaku UU Pilkada. Hal itu didasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah terbatas hanya kesalahan penghitungan atau angka-angka perolehan suara. Sehingga secara konseptual Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan memerintahkan perhitungan suara ulang karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan pengawas penyelenggara pemilihan (Bawaslu RI beserta jajarannya).

Akan tetapi, apabila kita menilik kembali standing position Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus 96 permohonan pemohon. Kemudian dipertegas lagi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayatyang menyatakan dengan lugas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas undang-undang.Maka tidaklah mengherankan kita mendapati Mahkamah Konstitusi konsisiten bersandar pada ketentuan pasal 158 UU Pilkada yang berdampak terabaikannya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015.

Dari performanceMahkamah Konstitusi di atas membuktikan 2 hal: (1). Mahkamah Konstitusi telah mengabaikan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (procedural justice). (2). Mahkamah Konstitusi tunduk seperuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini seolah menjadi petanda bahwa Mahkamah Konstitusi sedang dirundung dilema antara menguatkan keadilan prosedural atau tetap berpedoman pada landmark decisions dengan mantra terstruktur, sistematis, dan massif. 

Revisi Pasal 158 UU Pilkada

Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tidak perlu terlalu kaku menerapkannya. Toh juga dalam memeriksa dan memutus 7 perkara yang masuk ke pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengedepankan pendekatan keadilan subtantif daripada keadilan prosedural. 

Ke depannya ketentuan pasal 158 UU Pilkada perlu dilakukan revisi, baik itu melalui mekanisme judicial review atau legislative review. Sehingga dilema yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi menemui jalan keluarnya dan para pencari keadilan (para pasangan calon) mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan serta memastikan calon yang terpilih merupakan benar-benar pilihan rakyat dari hasil konstestasi pemilihan kepala daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemilihan yang jujur.


*Penulis adalah Advokat dan Peneliti di Rumah Konstitusi

Share on Google Plus

About SULTRANESIA TV

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar :

Posting Komentar