DPRD Kendari Bongkar Penyalahgunaan QR Code BBM Subsidi di Tiga SPBU

Kendari – DPRD Kota Kendari menemukan dugaan penyalahgunaan QR Code dalam penyaluran BBM bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPBU, Senin (21/9/2026).

Tiga SPBU yang menjadi sasaran sidak yakni SPBU Bonggoeya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua; SPBU Puuwatu di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu; serta SPBU Rabam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia.

Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar. Dalam pemeriksaan tersebut, DPRD menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan QR Code milik kendaraan lain atau tidak sesuai dengan nomor polisi yang tertera.

Padahal, setiap QR Code penyaluran BBM subsidi telah mencantumkan nomor polisi kendaraan yang berhak melakukan pengisian.

Azhar mengatakan pihak SPBU sempat memberikan alasan bahwa penggunaan QR Code yang tidak sesuai terjadi karena terdapat kendaraan yang menggunakan pelat nomor gantung.

“Saya lihat SPBU ini coba berdalih, kalau secara sepintas kita melihat alasan seperti yang disampaikan di SPBU Puuwatu tadi bahwa ada yang pakai plat gantung. Yakin saya agak kecil kemungkinan mereka berani dengan kondisi BBM seperti ini agak kecil peluangnya,” ungkap Azhar, dilansir dari Lajur.co.

Menurutnya, alasan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan data serta rekaman CCTV di SPBU.

Sebab, DPRD melihat ada kemungkinan lain yang perlu ditelusuri, termasuk dugaan adanya kerja sama antara oknum petugas nosel dan konsumen yang melakukan pengisian BBM.

“Tetapi yang paling potensi peluang itu adalah kerjasama oknum petugas nosel dengan yang mengisi BBM,” katanya.

Azhar menilai dugaan tersebut perlu diperiksa karena penggunaan QR Code kendaraan lain disebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. Ia menyebut terdapat biaya sekitar Rp5 ribu untuk satu sepeda motor dan Rp10 ribu untuk satu mobil.

“Karena kan tidak gratis. Selama ini kan pembatasan motor Thunder itu tidak gratis. Satu motor Rp5 ribu tahu kita, kadang-kadang satu mobil Rp10.000. Jadi kalau seandainya pakai plat gantung kecil peluangnya,” ujarnya.

Untuk memastikan persoalan tersebut, DPRD Kota Kendari meminta rekaman CCTV dari SPBU yang menjadi lokasi temuan. Salah satunya rekaman di SPBU Puuwatu pada 20 Agustus dan 8 September.

“Makanya, mudah-mudahan untuk menghindari suudzon kita minta rekaman CCTV yang kejadian tanggal 20 bulan 8 di SPBU Puuwatu dengan tanggal 8 bulan 9,” kata Azhar.

Tak hanya menemukan dugaan penggunaan QR Code yang tidak sesuai, DPRD juga menerima laporan adanya satu QR Code yang disebut telah digunakan berulang kali di sejumlah lokasi berbeda.

“Ini kan sudah diakui adanya pengaruh di dua hari yang lalu, itu laporan dari anggota saya yang sudah berulang-ulang juga terpakai. Pernah terpakai di Anggoyah, pernah terpakai di Mowila. Itu terbang semua barcodenya,” tutur Azhar.

DPRD Kota Kendari kini juga meminta Pertamina menyerahkan data distribusi BBM untuk seluruh 15 SPBU yang berada di Kota Kendari.

Data tersebut nantinya akan disandingkan dengan data penjualan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jumlah BBM yang disalurkan sesuai dengan transaksi yang tercatat melalui sistem QR Code.

“Memang kita lagi minta datanya, jadi kita mau sandingkan data distribusi BBM se-Kota Kendari dengan data penjualan yang ada di lapangan, sehingga kita tidak berasumsi,” jelasnya.

Azhar memberikan contoh, apabila sebuah SPBU mendapat pasokan delapan ton Pertalite, jumlah tersebut akan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian serta volume BBM yang tercatat melalui QR Code.

Dengan cara tersebut, DPRD dapat melihat apakah distribusi BBM sesuai dengan transaksi yang terjadi di lapangan.

“Contoh begini, jam 10 di SPBU depan Rabam, berapa penjualan berdasarkan data barcode yang dimiliki, itu kita sandingkan,” ujarnya.

Selain data dari Pertamina, DPRD juga akan melakukan sinkronisasi dengan data dari BPH Migas untuk mengetahui kesesuaian jatah BBM yang diberikan kepada masing-masing SPBU dengan realisasi penyalurannya.

“Termasuk kita akan sinkronkan data dari BPH Migas untuk jatahnya SPBU-SPBU, apakah Pertamina sudah salurkan semuanya. Itu akan kelihatan,” katanya.

Azhar menegaskan, persoalan tersebut tidak akan berhenti pada sidak. DPRD Kota Kendari akan kembali berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, serta Satgas BBM untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Ia juga meminta Pertamina memberikan sanksi apabila nantinya ditemukan SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut Azhar, sanksi dapat berupa pengurangan kuota hingga penutupan SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap Pertamina pasca kami turun ini, kalau masih terjadi tidak ada lagi alasan. Sanksi saja, kan sanksinya banyak seperti pengurangan kuota, penutupan yang jelas supaya ada efek jera. Kalau ini tidak ada dan hanya imbauan ya orang seenaknya saja,” tegasnya.

Pengawasan DPRD juga tidak hanya akan menyasar penyaluran Pertalite. BBM bersubsidi jenis lainnya, termasuk solar, juga akan menjadi perhatian.

“Kita akan fokus ke situ, karena ini subsidi, artinya kita bukan mau suudzon, tapi ada kemungkinan kan bisa saja, apalagi solar loh. Mudah-mudahan tidak, nanti data Pertamina akan kita lihat,” ucapnya.

---

Editor: Muh Fajar