Efisiensi Anggaran Muna Barat Dipotong Rp 131 Miliar di 2026, Bupati Darwin Tak Pusing

Kendari - Kebijakan efisiensi pemerintah pusat berdampak pada pemotongan anggaran transfer ke daerah. Tak terkecuali Kabupaten Muna Barat (Mubar) yang dipotong Rp 131 miliar pada 2026. Namun, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengaku tidak pusing dengan pemotongan tersebut.

Darwin mengaku tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran, sebab menurutnya anggaran yang kembali ke daerah jauh lebih besar dalam bentuk program.

"Saya pada prinsipnya tidak pernah mempersoalkan adanya efisiensi, karena kalau kita hitung-hitung sebenarnya yang dikurangi itu lebih banyak kembali ke daerah," kata Darwin saat ditemui di Kendari, Jumat (6/3).

"Tentu (anggaran yang kembali ke daerah) dalam bentuk beberapa program, misalnya infrastruktur ada Inpres Jalan Daerah, ada Inpres Irigasi, kemudian ada program MBG, koperasi Merah Putih, dan sebagainya," imbuhnya.

Darwin mencontohkan di daerahnya, anggaran tahun ini dipotong Rp 131 miliar. Namun jika dihitung kembali, anggaran yang kembali justru jauh lebih besar dari yang dipotong.

"Kalau kita hitung-hitung, seperti saya di Kabupaten Muna Barat, yang berkurang pada 2026 ini Rp 131 miliar, tetapi sebenarnya yang kembali melebihi dari angka itu," kata dia.

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara ini menyebutkan, untuk menyiasati pemotongan anggaran tersebut dibutuhkan kemampuan kepala daerah dalam melobi program ke pemerintah pusat.

"Sekarang tergantung pintar-pintarnya kita sebagai kepala daerah melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar program masuk ke daerah masing-masing, baik itu ke provinsi maupun ke kabupaten atau kota," katanya.

Darwin pun menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya sebagai kepala daerah. Justru hal itu menjadi pelecut semangat untuk menggali potensi daerah.

"Kalau saya tidak ada pengaruh, justru memacu semangat kita untuk berpikir bagaimana mengakomodir aspirasi masyarakat di tengah anggaran terbatas dan kemampuan lobi kita ke pemerintah pusat agar memberi anggaran ke daerah kita masing-masing," pungkasnya.

Editor: Wiwid Abid Abadi