Kasus Dana Desa Bone-Bone Muna Merembet, Kades Dilaporkan ke Kejati Sultra

Muna - Dugaan korupsi Dana Desa (DD) Bone-Bone, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, kini kian membesar. Kepala Desa Bone-Bone, La Ode Muslimun, kembali dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah sebelumnya kasus serupa dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna.

Laporan terbaru itu diserahkan langsung oleh tokoh muda Bone-Bone, Heri Nista, Jumat (29/8). Menurut Heri, laporan ini membawa substansi sama dengan sebelumnya, tetapi kali ini diperkuat bukti dugaan baru yang mengarah ke tindak pidana.

“Kami melihat kasus ini harus mendapat perhatian serius. Semua bukti-bukti telah kami serahkan, dan kami berharap proses hukum segera dilakukan,” tegas Heri.

HeriMantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UHO itu bahkan membeberkan dugaan pemalsuan tanda tangan pekerja proyek fisik tahun anggaran 2024. Dugaan penyimpangan tidak lagi sebatas markup material, tetapi sudah memasuki ranah pidana lain.

“Bahkan ada pekerja proyek tahun 2024 yang tanda tangannya diduga dipalsukan. Ini bukan lagi soal markup saja, tapi juga sudah menyentuh dugaan tindak pidana lain,” ungkapnya.

Perhitungan proyek talud jalan lingkungan tahun 2024 pun menunjukkan selisih mencurigakan. Upah pekerja ditetapkan Rp250 ribu per meter kubik dengan volume 280 m³, sehingga seharusnya hanya Rp70 juta dibayarkan. Namun dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tercatat Rp98,3 juta.

“Ada selisih yang sangat janggal. Masyarakat hanya menerima Rp70 juta, sementara dalam LPJ tertulis Rp98,3 juta,” pungkas Heri.

Warga menuntut Kejati Sultra segera turun tangan agar kasus ini tidak berhenti di tingkat daerah.

“Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin ada kepastian hukum agar penggunaan Dana Desa benar-benar transparan,” kata Heri.

Laporan sebelumnya mengungkap dugaan markup harga material. Dalam RAB, pasir dicatat Rp246 ribu per kubik, padahal harga pasar hanya Rp175 ribu. Tanah timbunan dilaporkan Rp70 ribu per m³, padahal harga pasar hanya Rp20 ribu per ret.

Lebih parah, sejumlah kegiatan seremonial desa seperti perayaan Maulid, Isra Mi’raj, hingga Kaago-Ago diduga fiktif, tetapi tetap dicantumkan dalam LPJ Dana Desa 2024. Warga memperkirakan praktik ini merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Terkait laporan di Kejati, Kades belum memberikan tanggapan.

Namun, beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi soal laporan warga di Kejari Muna, La Ode Muslimun membantah seluruh tudingan. Ia menilai klaim warga yang menyebut adanya korupsi terlalu dini karena belum ada pemeriksaan resmi dari aparat pengawas.

“Jelas lah kita bantah. Kok bisanya belum diperiksa (penggunaan anggaran tersebut oleh pihak terkait) sudah dinyatakan bahwa korupsi,” kata Muslimun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (27/8) lalu.

Meski demikian, Muslimun tidak menampik adanya laporan yang masuk ke kejaksaan. Ia mengaku memilih diam setelah membaca pemberitaan terkait dirinya.

“Makanya setelah saya membaca ya sudah mi saya diam saja,” ujarnya.

“Tidak ada kone begitu. Kita tunggu saja pemeriksaan inspektorat sudah masuk di sana,” tegasnya.

Editor: Redaksi