Kendari dan Konsel Sepakati Batas Wilayah via Metode Kartometrik


Jakarta – Administrasi batas wilayah antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akhirnya menemui titik terang.
Kedua pemerintah daerah secara resmi menyepakati batas administratif wilayah melalui Rapat Pembuatan Peta Batas secara Kartometrik di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kesepakatan ini disahkan melalui penandatanganan berita acara batas wilayah yang disaksikan langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi data yang panjang antara kedua belah pihak.
“Hari ini sudah final soal batas wilayah antara Kota Kendari dan Konawe Selatan,” tegas Amir Hasan usai mengikuti rapat.
Dalam agenda tersebut, delegasi Kota Kendari turut didampingi oleh Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kendari serta Kabag Pemerintahan Setda Kota Kendari.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel diwakili oleh Wakil Bupati, Wahyu Ade Putra.
Penetapan batas ini menggunakan metode kartometrik yaitu pemetaan berbasis koordinat dan data spasial.
Langkah ini diambil untuk memastikan batas administratif antarwilayah memiliki kepastian hukum serta kejelasan teknis yang presisi di lapangan.
Penggunaan metode ini dianggap sangat penting untuk menghindari potensi masalah di masa depan, seperti tumpang tindih kewenangan administrasi pemerintahan, ketidakjelasan pengelolaan wilayah di kawasan perbatasan serta kendala dalam perencanaan tata ruang dan investasi daerah.
Pemerintah Kota Kendari berharap dengan adanya kesepakatan ini, proses administrasi pemerintahan, pelayanan publik, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih tertib dan terukur.
Kejelasan batas ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan serta meminimalisir potensi konflik kewenangan yang kerap terjadi jika batas wilayah tidak terselesaikan dengan jelas.
Editor: Redaksi
Berita BerikutnyaDana Bantuan Rumah Korban Bencana di Koltim Dikorupsi, 3 Orang Tersangka
Baca Juga
233 PNS Baru Muna Barat Disumpah, Darwin Soroti Disiplin hingga Kewajiban Tinggal di Daerah
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengingatkan 233 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru diangkat agar menjaga disiplin dan mematuhi kewajiban sebagai aparatur negara, termasuk…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Darwin Klaim Rp200 Miliar Program Pusat Mengalir ke Muna Barat
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengklaim sekitar Rp200 miliar anggaran program pemerintah pusat mengalir ke daerahnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dana tersebut berasal…
Bupati Muna Barat Soroti Telur Murah dari Sulsel, Peternak Terancam
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyoroti persaingan harga telur dari Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai menghambat penjualan hasil peternakan ayam petelur lokal. Harga telur…
Darwin Perintahkan Inspektorat Muna Barat Periksa Kades dan Kepala Sekolah
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa, kepala sekolah, dan objek pemeriksaan (obrik) lainnya. Ia menegaskan, proses pemeriksaan harus…
Umroh Gratis hingga Sepeda Listrik, Yellow Run 5K Golkar Sultra Diserbu Ribuan Peserta
Kolaka – Ajang Yellow Run 5K yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kabupaten Kolaka, Minggu (1/11/2026), diikuti ribuan peserta. Hadiah utama berupa…







