KPK Didesak Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Bandara Kolaka Utara

Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2020-2021.

Desakan itu disampaikan oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra langsung di depan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa (12/8).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, desakan yang disampaikan ke KPK setelah melakukan kajian terhadap hasil penyidikan Kejari Kolaka, di mana Bupati Kolaka Utara saat itu, selaku penanggungjawab anggaran tidak turut diadili dalam kasus itu.

Padahal, kata dia, peran Bupati Kolaka Utara seharusnya sangat jelas, baik dalam melibatkan keluarganya sebagai kontraktor maupun saat melakukan pinjaman dana Rp 100 miliar ke Bank Sultra.

"Ini yang buat kami heran, Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukumnya, seolah-olah bupati Kolaka Utara tidak tahu apa-apa," kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta dengan tegas agar kasus korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara segera disupervisi KPK  guna mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan terhadap penanganan kasus tersebut.

"Kami yakin dan percaya, jika KPK RI yang menangani kasus korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam kasus tersebut," ujarnya.

Koordinator aksi, Tomi Dermawan, juga mengungkap dugaan adanya kejanggalan dalam penyidikan dugaan korupsi Bandara Kolaka Utara, di mana Bupatinya tidak tersentuh.

"Kasus korupsi pembangunan bandara ini terasa pincang jika Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum," katanya.

Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi proyek pembangunan bandara Kolaka Utara sampai tuntas. "Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal ini sampai tuntas," pungkasnya.

Editor: Muh Fajar