KPK Tekankan Pendidikan Moral di Rumah, Sultra Komit Bangun Aparat Berintegritas

Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menegaskan pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, namun harus dibangun sejak dalam keluarga.

Pesan itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/11), dengan peserta para kepala OPD bersama pasangan mereka.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan bahwa keluarga adalah basis utama pembentukan sikap jujur dan bertanggung jawab.

“Apabila orang tua menjadi teladan dalam kejujuran, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Namun sebaliknya, apabila dalam keluarga membenarkan perilaku licik dan menilai keberhasilan hanya dari harta dan kedudukan, maka dari sanalah benih-benih korupsi mulai tumbuh,” ujar Gubernur.

Dalam forum tersebut, Gubernur menilai keterlibatan keluarga dalam gerakan antikorupsi menjadi langkah strategis jangka panjang.

“Saya menilai program ini adalah langkah yang sangat baik, karena sesungguhnya, perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan. Salah satunya, dimulai dari pendidikan, keteladanan, dan pembinaan nilai-nilai moral di dalam keluarga,” lanjutnya.

Pemprov Sultra, kata Gubernur, berkomitmen memperkuat integritas aparatur sebagai fondasi tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum penguatan moral dan integritas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Sulawesi Tenggara, mulai dari hal-hal kecil yaitu dari keluarga,” pesannya.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menilai Sultra perlu menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas program serupa.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat direplikasi di daerah-daerah, agar penanaman nilai-nilai integritas tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi dapat diaplikasikan secara menyeluruh hingga ke seluruh masyarakat,” tegasnya.

Editor: Redaksi