Pandawa Demokrasi Desak Bupati Muna Barat Redam Polemik dan Fokus Bangun Kantor Bupati

Muna Barat - Polemik ucapan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, tentang dugaan “perampokan” APBD 2023–2024 terus memicu gelombang reaksi. Setelah LIRA mendesak Kejati Sultra memeriksa pernyataan itu, kini giliran Pandawa Demokrasi menegaskan sikap.

Organisasi ini menilai ucapan Darwin berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan mengganggu fokus pembangunan daerah.

Ketua Pandawa Demokrasi, Yasir Ode Fukara, menilai Darwin seharusnya merangkul para pendahulunya, bukan justru menimbulkan jarak politik yang bisa merusak kesinambungan pembangunan.

“Sebelas tahun pemekaran Muna Barat sudah banyak kemajuan. Para pemimpin sebelumnya, mulai dari La Ode M. Rajiun Tumada hingga Pahri Yamsul, juga punya kontribusi meski belum sempurna. Bupati sekarang seharusnya melanjutkan, bukan membuka konflik dengan mereka,” ujar Yasir dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Yasir mengingatkan, Darwin adalah pemimpin hasil pilihan rakyat. Karena itu, ia harus memusatkan energi pada kerja nyata, bukan pada dinamika politik masa lalu.

“Bupati sekarang kan lahir dari pilihan rakyat, meski melawan kotak kosong. Jadi tidak perlu lagi ada sekat politik. Rakyat menunggu hasil kerja, bukan perdebatan. Baru delapan bulan menjabat, belum saatnya diukur dari kritik, tapi dari kinerja,” tegasnya.

Mantan Ketua Pers Mahasiswa UHO ini menilai pernyataan Darwin soal dugaan “perampokan APBD” terkesan tergesa dan bisa menimbulkan asumsi liar di masyarakat.

“Muna Barat ini seharusnya dibangun dengan kebersamaan. Kalau memang ada dugaan perampokan, bicarakan langsung dengan para bupati terdahulu supaya jelas dan elegan. Jangan sampai menimbulkan tafsir liar di masyarakat,” kata Yasir.

Ia menambahkan, ucapan seorang kepala daerah harus berbasis data dan diarahkan pada penyelesaian, bukan menambah kegaduhan publik.

“Soal benar atau tidaknya dugaan itu, biarlah aparat penegak hukum yang membuktikan. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menjadi bola liar,” lanjutnya.

Selain menyerukan agar polemik segera diredam, Yasir juga mendesak Darwin untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang belum rampung, terutama Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku yang hingga kini masih mangkrak.

“Lebih baik fokus menuntaskan infrastruktur yang tertunda, terutama kantor bupati. Sudah sebelas tahun Muna Barat mekar, tapi belum punya kantor definitif. DOB lain yang seumuran sudah punya. Ini harus jadi prioritas,” tutup mantan Ketua IPNU Muna Barat itu.

Editor: Redaksi