Realisasi APBD Muna Barat Baru 54 Persen, Belanja Modal Tersendat

Muna Barat - Hingga pertengahan September 2024, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat baru mencapai 54 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, LM Taslim, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh belanja modal yang masih sangat rendah serta keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah.

"Serapan belanja modal yang masih sangat rendah. Koordinasi ke Unit Layanan Pengadaan terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja modal," jelas LM Taslim, Rabu (11/9).

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyarankan beberapa langkah percepatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Apabila sudah berkontrak pihak ketiga dalam mengajukan pencairan kegiatannya jangan menunggu nanti 100 persen tapi dilakukan secara bertahap atau pertermin sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Agung Darma, menanggapi situasi ini dengan tegas, mengatakan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan anggaran dapat terserap secara maksimal.

"Kami akan mendorong Pemda agar meningkatkan daya serap anggarannya. DPRD juga akan mengecek secara detail masalah apa yang menjadi penghambat, sehingga solusi dapat segera diambil," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, menyatakan bahwa kondisi ini bukanlah hal baru. Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya juga terjadi keterlambatan serapan anggaran, salah satunya disebabkan oleh aturan baru yang mengharuskan review kontrak oleh inspektorat.

"Perlambatan serapan anggaran ini berdampak besar pada perputaran ekonomi di Muna Barat, terutama karena daerah ini sangat bergantung pada dana pemerintah. Kami di DPRD akan memastikan hal ini tidak terjadi lagi ke depan," kata Sariba.

Dengan waktu yang semakin singkat menuju akhir tahun, upaya percepatan serapan anggaran menjadi prioritas untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di Muna Barat dapat berjalan sesuai rencana.

Laporan: Denyi Risman