3 Kabupaten di Pulau Muna Kompak Dorong Status Geopark Nasional

Muna – Ambisi untuk menjadikan Pulau Muna sebagai kawasan Geopark Nasional kini semakin nyata. Tiga pemerintah kabupaten, yakni Buton Tengah, Muna, dan Muna Barat, secara resmi menyatukan visi dan langkah dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Geopark yang berlangsung di Aula Pancana, Rabu (17/6/2026).

Rapat koordinasi strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas RI, Togu Santoso Pardede.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan daerah di antaranya Bupati Muna Bahrun Labuta, Bupati Buton Tengah Azhari, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa, serta perwakilan Jaringan Geopark Indonesia, Dinas Pariwisata, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk membedah prasyarat pengusulan Geopark Nasional secara komprehensif.

Seluruh pihak membahas langkah teknis mulai dari kesiapan kelembagaan, penyusunan dokumen pendukung, penataan tata kelola kawasan, hingga strategi matang dalam pengembangan geowisata di wilayah tersebut.

Pulau Muna dinilai memiliki aset unggulan yang sangat layak memenuhi kriteria geopark. Keunikan bentang alam karst, gua alami berkarakter khas, hingga situs sejarah seperti Benteng Ombunowulu menjadi nilai jual utama.

Selain kekayaan geologi, kekayaan budaya lokal yang masih lestari pun menjadi pertimbangan kuat. Harapannya, status Geopark Nasional nantinya mampu mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, rombongan dijadwalkan akan segera melakukan survei lapangan atau field check ke sejumlah lokasi bernilai geologi dan budaya tinggi, termasuk meninjau langsung kawasan Benteng Ombunowulu.

Verifikasi data lapangan ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat usulan Geopark Pulau Muna agar memenuhi seluruh tahapan penilaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sinergi lintas wilayah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat dan provinsi ini diyakini menjadi kunci percepatan visi pembangunan berkelanjutan di Pulau Muna.

Editor: Redaksi