Perang Lawan Stunting, Pemkot Kendari Fokus Data Anak hingga Perbaikan Posyandu

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kini tengah tancap gas memperkuat strategi percepatan penurunan angka stunting.

Langkah ini dilakukan dengan mengandalkan data riil dari tingkat rukun tetangga, penguatan peran posyandu, hingga intervensi serentak terhadap ibu hamil dan balita yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang.

Upaya masif ini mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (17/6/2026).

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan biasa, melainkan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Menurutnya, masalah ini harus segera diselesaikan dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

"Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terhambat pertumbuhan fisiknya, tetapi juga perkembangan kognitifnya yang pada akhirnya akan memengaruhi produktivitas dan daya saing generasi mendatang. Karena itu, penurunan stunting menjadi prioritas yang harus dituntaskan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif," ujarnya.

Amir Hasan menilai bahwa momentum penilaian kinerja tahun ini menjadi sangat krusial untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga pola pengasuhan anak dalam keluarga.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasria Mahmud, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya menangani anak yang telah mengalami stunting, melainkan bagaimana mencegah munculnya kasus baru.

Saat ini, terdapat lebih dari 400 anak stunting yang menjadi sasaran intervensi langsung Dinas Kesehatan. Namun, di luar angka tersebut, terdapat sekitar 12 ribu anak yang berpotensi mengalami stunting dan harus segera dipetakan secara akurat.

"Kami butuh data dasar dari RT dan kelurahan. Kalau yang sudah stunting, kami bisa intervensi dengan PMT dan vitamin. Tetapi yang lebih penting adalah mendeteksi anak-anak yang berisiko agar tidak masuk kategori stunting," kata Hasria.

Saat ini Pemerintah Kota Kendari sedang mengumpulkan data sekitar 30 ribu anak yang tersebar di seluruh wilayah kota sebagai dasar pelaksanaan intervensi serentak pada Juli nanti. Hasria menegaskan bahwa data ini menjadi kunci utama sebelum intervensi dimulai.

"Data ini sangat penting. Sebelum 1 Juli seluruh data harus sudah masuk. Dari data itu kita akan melihat siapa yang rutin datang ke Posyandu dan siapa yang belum. Di situlah kita bisa mendeteksi calon-calon stunting untuk segera dicegah," jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, vitamin A, serta edukasi, Hasria juga menyoroti fenomena pernikahan usia dini dan kehamilan pada usia yang belum ideal sebagai faktor sosial pemicu stunting. Dia pun meminta lurah untuk lebih peka terhadap kondisi warga di wilayahnya.

"Pak Lurah harus tahu kondisi masyarakatnya. Kasus pernikahan terlalu muda atau kehamilan usia dini harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi melahirkan anak stunting," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Pembina Posyandu Kota Kendari, Shintya Putri Anawula Sudirman, menyoroti kondisi sarana dan prasarana posyandu. Dari 228 posyandu yang tersebar di seluruh kelurahan, sebanyak 122 posyandu atau sekitar 53 persen masih berada dalam kondisi tidak layak dan membutuhkan perhatian serius.

Hal ini menjadi catatan penting agar penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh posyandu dapat berjalan optimal.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Posyandu membutuhkan dukungan lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih optimal," ujarnya.

Strategi lapangan pun mulai diterapkan, salah satunya di wilayah Kelurahan Watubangga. Lurah Watubangga, Nusman Pagalu, menjelaskan bahwa RT menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data keluarga berisiko stunting karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi riil di lingkungan tempat tinggal.

"Wilayah warga yang paling tahu tentu RT. Karena itu kami meminta data dari setiap RT, kemudian disetor melalui Kasi Pemerintahan agar proses pendataan lebih cepat dan akurat," katanya.

Melalui penguatan posyandu, pemutakhiran data, hingga intervensi serentak yang akan dilakukan pada Juli mendatang, Pemkot Kendari berharap mampu menekan angka stunting secara signifikan sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Editor: Redaksi