Ampuh Kembali Geruduk KPK, Desak Periksa Bupati Kolut Terkait Kasus Korupsi Bandara

Jakarta - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aksi susulan ini terkait dugaan korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menilai penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka terkesan pilih kasih dan tidak adil.

Menurutnya, Bupati Kolaka Utara selaku penanggung jawab anggaran seharusnya juga ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Apalagi Bupati Kolaka Utara memiliki peran aktif dalam menginisiasi pinjaman dana di Bank BPD Sultra sebesar Rp 100 miliar, kemudian menunjuk keponakannya, AGSL, sebagai kontraktor proyek pembangunan bandara tersebut,” ujar Hendro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

Ia menegaskan, pihaknya tidak berniat mencampuri proses penyidikan yang dilakukan Kejari Kolaka, namun merasa janggal dengan lolosnya Bupati Kolaka Utara dari jeratan hukum.

“Karena itu, kami mendesak agar KPK segera melakukan supervisi terhadap kasus ini, serta memanggil dan memeriksa Bupati Kolaka Utara yang kami duga kuat turut terlibat,” tambah Hendro yang akrab disapa Egis.

Hendro juga menyebut bahwa dalam kasus yang dilakukan secara bersama-sama, selalu ada aktor intelektual. Menurutnya, sosok yang paling tepat disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus ini adalah Bupati Kolaka Utara, karena berperan sebagai penanggung jawab sekaligus penginisiasi tambahan anggaran.

Tomi Dermawan, koordinator lapangan menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar diawasi KPK.

“Kasus korupsi bandara Kolaka Utara tidak akan tuntas 100 persen jika tidak disupervisi KPK. Kami menilai Kejari Kolaka cenderung pilih kasih dalam menuntaskan perkara ini,” kata Tomi.

Alumni Fakultas Hukum UIC Jakarta itu mengungkapkan, hingga kini Kejari Kolaka telah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya sudah divonis pengadilan, sementara satu orang lainnya baru ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2025 lalu.

“Di sinilah letak kejanggalannya. Kejari Kolaka hanya fokus pada ‘ranting-rantingnya’, sementara ‘dahannya’ dibiarkan lolos,” pungkas Tomi yang juga kader IMM Jakarta.

Menurutnya, Kejari Kolaka hanya menjerat pihak yang melakukan, membantu, atau turut serta dalam perbuatan pidana. Padahal, sosok yang menyuruh melakukan atau aktor intelektualnya hingga kini belum tersentuh.

Atas dasar itu, Ampuh Sultra mendesak KPK RI segera mengambil alih supervisi kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara, serta menangkap semua pihak yang diduga terlibat, termasuk Bupati Kolaka Utara.

“Kami tidak akan pernah berhenti melakukan aksi di KPK RI sebelum kasus ini disupervisi KPK atau Bupati Kolaka Utara ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Hendro.

Editor: Muh Fajar