Andi Syamsuddin Iskandar Soroti Enam Agenda Transformasi Polri di Bawah Kapolri Baru

Jakarta - Law Firm Andi Syamsuddin Iskandar & Partners menyoroti enam agenda prioritas transformasi Polri setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026).

Andi Syamsuddin Iskandar, dalam keterangannya menyatakan dukungan terhadap agenda transformasi Polri.

Namun, di sisi lain, Andi juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaannya.

“Transformasi Polri membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari masyarakat," kata Andi Syamsuddin Iskandar dalam pers yang diterima media ini, Minggu (4/10/2026).

"Partisipasi publik penting untuk memastikan agenda pembenahan berjalan secara transparan, profesional, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Enam agenda yang menjadi sorotan tersebut meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan penegakan hukum yang berkeadilan, pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas anggaran yang berorientasi pada hasil.

Pada aspek kelembagaan, transformasi diarahkan pada penataan struktur organisasi serta penguatan fungsi operasional di setiap tingkatan, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.

Sementara dalam pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, kompetensi dan integritas dinilai harus menjadi prioritas melalui proses yang transparan dan profesional.

Di sektor pelayanan publik, digitalisasi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi terjadinya pungutan liar.

“Pelayanan kepolisian juga perlu terus didorong agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam aspek penegakan hukum, Law Firm Andi Syamsuddin Iskandar & Partners menekankan pentingnya proses hukum yang berbasis bukti, memberikan kepastian hukum, sekaligus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Menurut Andi, pengawasan internal Polri juga perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko. Hal itu termasuk menyediakan mekanisme perlindungan bagi pelapor serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas terhadap setiap temuan.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, orientasi pada hasil diharapkan mampu menempatkan manfaat dan dampak penggunaan anggaran bagi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan.

“Penegakan hukum harus berjalan tegas berdasarkan ketentuan hukum, namun pada saat yang sama tetap menjunjung hak masyarakat dan rasa keadilan,” tegas Andi.

Ia menilai keberhasilan agenda transformasi Polri tidak hanya bergantung pada institusi kepolisian, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat sipil.

Partisipasi publik dapat dilakukan melalui penyampaian masukan, pengawasan terhadap kualitas pelayanan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan hukum.

“Kepemimpinan baru Polri diharapkan dapat memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujarnya.

Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/POLRI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Editor: Muh Fajar