Aspeti Bakal Ajukan Review ke MK soal Regulasi Pembatasan Kewenangan Daerah Terkait Tambang

Kendari - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (Aspeti) menyelenggarakan diskusi publik terkait dampak regulasi yang membatasi kewenangan daerah.

Kegiatan dilaksanakan secara online via Zoom Meeting pada Senin 17 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB.

Diskusi tersebut bertujuan untuk mengkaji dampak regulasi yang membatasi kewenangan daerah dalam sektor energi dan pertambangan, mengusulkan langkah strategis dalam memperkuat peran daerah, mendorong partisipasi publik dalam advokasi kebijakan yang lebih adil.

Acara itu mengangkat tema menyeimbangkan kewenangan: menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan sebagai bahan tudisial review di Mahkamah Konstitusi.

"Diskusi ini bertujuan untuk yudisial review yang akan dilakukan nantinya di Mahkamah Konstitusi yang berisi analisis hukum, dampak ekonomi dan sosial, serta argumentasi konstitusional terkait pentingnya penegasan pada UU 23/2014," ungkap Muh Rizal Zulkarnain selaku ketua pelaksana.

Kegiatan tersebut, kata dia, mengundang tiga narasumber dari berbagai pihak, tentu saja mereka merupakan orang-orang yang berpengalaman sesuai bidangnya.

Narasumber pertama, Ir Musri Mawalenda, sebagai Dewan Energi Nasional, membicarakan optimalisasi pengelolaan energi dan tambang di daerah.

Kedua Bisman Bhaktiar, sebagai Dekan Fakultas Hukum UHAMKA. Membicarakan Konstitusionalitas pengelolaan energi, migas, dan pertambangan oleh pemerintah daerah.

Materi terakhir dibawakan oleh Bayu Yusya selaku Tim Hukum Judicial Review, yang membicarakan tentang penguatan kewenangan daerah bidang energi, migas dan pertambangan.

Diskusi publik tersebut dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh puluhan peserta, tergolong dari mahasiswa, petani, pelaut serta penambang. Rilis.

Editor: Muh Fajar