Formasi CPNS 2024: 1.509 Tenaga Honorer Sultra Dapat Restu Menpan-RB

Kendari - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Zanuriah, mengumumkan bahwa usulan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 telah diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Informasi ini disampaikan saat Zanuriah memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (5/8) pagi.

"Formasi CPNS yang diusulkan seluruhnya disetujui oleh Menpan tanpa pengurangan," kata Zanuriah di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti apel. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat birokrasi dengan merekrut tenaga baru yang berkompeten.

Namun, Zanuriah juga mengingatkan bahwa para calon pegawai harus memenuhi passing grade yang telah ditetapkan, baik untuk CPNS maupun PPPK. Hal ini menekankan pentingnya kualitas dan kompetensi dalam proses seleksi yang ketat ini.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi tahun krusial bagi penyelesaian status tenaga honorer di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pemerintah provinsi telah bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan para tenaga honorer melalui pengangkatan mereka menjadi ASN.

"Dengan komitmen dan kerja keras bersama, Pemprov Sulawesi Tenggara telah mengusulkan ke Kemenpan-RB sebanyak 7.497 tenaga honorer menjadi ASN," kata Andap.

Usulan ini mencakup pengangkatan 1.509 tenaga honorer menjadi CPNS dan 5.988 tenaga honorer menjadi PPPK. Angka ini menunjukkan upaya serius pemerintah provinsi dalam mengakomodasi dan meningkatkan status tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Persetujuan usulan ini bukan hanya membawa harapan bagi ribuan tenaga honorer di Sulawesi Tenggara, tetapi juga menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan disetujuinya formasi CPNS dan PPPK tanpa pengurangan, Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.

Laporan: Denyi Risman