Kasus Keracunan di Buton Jadi Pelajaran, Wagub Sultra Wanti-Wanti SOP Dapur MBG

Kendari - Kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan serius.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk memperketat pengawasan dapur MBG di seluruh daerah.

“Keracunan di Buton itu terjadi karena faktor teknis, misalnya konsumsi salad dengan campuran mayones yang belum terbiasa di lidah masyarakat pedesaan. Jadi ini lebih kepada faktor kultur. Itu pengalaman kecil yang harus kita jadikan pelajaran agar ke depan lebih baik,” kata Hugua saat meninjau dapur MBG di Kendari, Senin (29/9).

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN 55 Buton dilarikan ke RSUD Buton setelah diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis (MBG), Kamis (11/9).

Kasus ini sempat memicu kekhawatiran orang tua dan menjadi bahan evaluasi serius pemerintah terkait standar pengolahan makanan dalam program nasional tersebut.

Hugua menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Ia menegaskan, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan ketat harus menjadi acuan utama di setiap dapur MBG, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

“Dapur di Makosat Brimob ini sudah ideal. Sementara di Tunggala, meski dikelola swasta murni, mekanismenya sudah benar. Kualitas makanan pun terjamin sesuai SOP yang ada. Ini menunjukkan keterlibatan swasta juga bisa mendukung suksesnya program MBG,” ungkapnya.

Dalam pandangan Hugua, standar higienitas dan sanitasi menjadi titik krusial yang tak bisa ditawar. Seluruh dapur MBG, kata dia, wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan sehat.

“Kalau anak-anak kita yang stunting ini diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Karena karbon, protein, vitamin, dan unsur esensial lainnya sudah terpenuhi,” tambahnya.

Kasus di Buton, menurutnya, justru mengingatkan bahwa setiap detail menu dan proses distribusi harus diperhitungkan dengan matang. Meski program MBG dirancang untuk mempercepat penanganan stunting, aspek keamanan pangan tetap menjadi garis merah yang tak boleh dilanggar.

“Program MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal revolusi ekonomi akar rumput. Maka kita harus jaga kualitasnya. Jangan sampai karena kelalaian teknis, manfaat besar yang kita kejar justru tertutup oleh masalah kecil,” tegas Hugua.

Editor: Redaksi