Kemendikdasmen Buka Seleksi Kepsek Nasional Terintegrasi, Buteng Masuk Daftar Sasaran

Buton Tengah – Kabar gembira bagi para pendidik di Sulawesi Tenggara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka seleksi pengisian jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Nasional Terintegrasi Tahun 2026.

Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terpilih menjadi salah satu wilayah sasaran dari program strategis tersebut.

Kepastian ini tertuang dalam surat edaran bernomor 1251/B/B3/GT.03.00/2026 tertanggal 22 Juni 2026.

Secara nasional, program ini menyasar 36 lokasi sekolah yang tersebar di 22 provinsi.

Proses sosialisasi teknis mengenai mekanisme seleksi yang ketat pun telah dilaksanakan secara daring pada Selasa (23/6/2026) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan pemimpin pendidikan baru.

Bupati Buteng, Azhari menyambut positif masuknya Buteng dalam daftar wilayah sasaran program ini. Ia berharap kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mengelola potensi daerah secara mandiri dan profesional.

"Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan berjalan sesuai tujuan pembentukannya untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berdaya saing menghadapi persaingan global, terutama untuk mengolah sumber daya alam yang ada di negeri kita Nusantara tercinta," ujar Bupati Azhari melalui akun media sosialnya.

Bupati Azhari juga memberikan dukungan penuh serta mengajak seluruh pendidik berkualitas, baik yang berasal dari Buteng maupun wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara lainnya untuk berani berkompetisi memperebutkan posisi tersebut.

Ia menegaskan agar talenta-talenta lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini.

"Ayo talenta-talenta Buteng, Pulau Muna, Pulau Buton, dan Sultra yang memenuhi syarat berlomba untuk mengisi posisi-posisi yang terbuka tersebut. Ayo kita harus bisa," tegasnya.

Terkait proses rekrutmen, Kemendikdasmen menjamin bahwa seleksi ini dilaksanakan dengan prinsip integritas tinggi dan bebas dari suap maupun gratifikasi.

Seiring dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih oleh direktorat terkait, seleksi ini hanya akan mengedepankan kompetensi dan integritas sebagai tolak ukur utama calon kepala sekolah yang akan memimpin transformasi pendidikan di 36 sekolah terintegrasi tersebut.

Editor: Redaksi