Kendari Kejar Zero Stunting, 462 Anak Masih Butuh Intervensi dan 10 Ribu Keluarga Masuk Risiko

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memasang target untuk menekan kasus stunting hingga nol atau zero stunting. Namun, target tersebut masih menyisakan pekerjaan besar.

Saat ini, masih terdapat sekitar 462 anak yang membutuhkan perhatian dan intervensi, sementara sekitar 10 ribu keluarga dan sasaran lainnya teridentifikasi memiliki faktor risiko stunting yang harus dicegah agar tidak berkembang menjadi kasus baru.

Persoalan itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Kendari. Penanganan stunting pun didorong tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi atau layanan kesehatan, tetapi juga menyentuh kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, sanitasi, pola asuh hingga kesiapan calon orang tua.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan penanganan stunting tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja.

Menurutnya, persoalan stunting memiliki banyak faktor penyebab sehingga membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, masyarakat hingga keluarga itu sendiri.

“Bicara stunting bukan hanya KB, bukan hanya Dalduk, tetapi semua. Kita harus memperhatikan rumahnya, bagaimana keluarganya, bagaimana dia tidur, bagaimana dapurnya, bagaimana jambannya, bagaimana selokan di sampingnya,” tegas Siska saat kegiatan penguatan Tim Pendamping Keluarga di Kendari, Rabu (26/8/2026).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kota Kendari tercatat sebesar 25,7 persen pada 2023. Angka tersebut kemudian turun menjadi 24,4 persen pada 2024 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Sementara berdasarkan data e-PPGBM pada Desember 2025, angka stunting di Kota Kendari tercatat sekitar 1,73 persen.

Meski sejumlah data menunjukkan adanya penurunan, Pemkot Kendari masih harus menangani ratusan anak yang telah mengalami stunting sekaligus mencegah ribuan keluarga berisiko agar tidak menambah jumlah kasus baru.

Siska mengatakan penanganan harus dilakukan dengan membedakan antara anak yang telah mengalami stunting dan keluarga yang masih berada dalam kategori risiko.

“Kalau yang anak sudah terkena stunting, ini urusan intervensi kesehatan. Tetapi yang faktor risiko, ini yang harus kita dampingi secara keseluruhan agar tidak naik status menjadi penderita,” jelasnya.

Salah satu strategi yang didorong Pemkot Kendari adalah memperkuat pendampingan keluarga sejak sebelum kehamilan.

Pendampingan tidak hanya menyasar ibu hamil atau keluarga yang telah memiliki balita, tetapi juga calon pengantin dan pasangan usia subur.

Hingga Agustus 2026, pendampingan keluarga melalui aplikasi Elsimil telah menjangkau 3.349 sasaran.

Jumlah tersebut terdiri dari 374 pasangan calon pengantin, 823 ibu hamil, 308 ibu pasca persalinan, serta 1.844 keluarga yang memiliki bayi dan balita.

Pendampingan sejak dini dinilai penting untuk memastikan calon orang tua memiliki kesiapan kesehatan dan gizi sebelum memasuki masa kehamilan.

“TPK hadir bukan hanya sebagai pendamping keluarga, tetapi juga sebagai pemberi edukasi, penghubung, pelayan, dan sahabat bagi keluarga,” kata Siska.

Tim Pendamping Keluarga diharapkan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi aktif memantau kondisi keluarga dan membantu menghubungkan warga dengan layanan kesehatan maupun bantuan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis bagi keluarga berisiko stunting di Kota Kendari terus berjalan.

Program tersebut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 12.720 sasaran atau sekitar 86 persen dari target 14.797 sasaran.

Namun, Siska menegaskan bahwa pemenuhan gizi hanya menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan stunting.

Kondisi sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, pola asuh, lingkungan tempat tinggal hingga akses terhadap pelayanan kesehatan juga harus mendapat perhatian.

Karena itu, Pemkot Kendari mendorong keterlibatan 12 OPD dan berbagai pihak terkait melalui penguatan koordinasi penanganan stunting.

Menurut Siska, setiap instansi memiliki peran dalam mencegah lahirnya kasus baru, mulai dari perbaikan lingkungan, sanitasi, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial hingga edukasi keluarga.

“Kalau kita bicara advokasi dan promosi, apalagi pendampingan, pendampingan ini harus terintegrasi, harus terpadu. Bukan hanya TPK dengan Dalduk saja, tetapi semua OPD harus hadir,” ujarnya.

Pemkot Kendari kini menempatkan dua pekerjaan utama dalam penanganan stunting. Pertama, memastikan ratusan anak yang telah mengalami stunting mendapatkan intervensi yang tepat. Kedua, mencegah sekitar 10 ribu keluarga berisiko agar tidak melahirkan kasus baru.

Siska meminta seluruh Tim Pendamping Keluarga dan perangkat daerah memperkuat koordinasi serta tidak membiarkan keluarga berisiko menghadapi persoalan tersebut sendirian.

“Target kita adalah bagaimana yang sudah terkena stunting kita turunkan menjadi zero, menjadi nol. Lalu yang 10 ribu ini kita harus tahu faktor risikonya apa, sehingga secara sistematis kita cegah jangan sampai menjadi penderita stunting,” tegasnya.

Upaya menuju Kendari Zero Stunting pun tidak hanya bergantung pada program pemerintah. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kerja bersama tenaga kesehatan, TPK, kader, OPD, dunia usaha, masyarakat dan terutama keluarga.

Sebab, pencegahan stunting tidak selalu dimulai di rumah sakit. Dalam banyak kasus, langkah tersebut justru harus dimulai dari rumah, dari kesiapan calon orang tua, kualitas makanan, pola asuh, hingga lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Kendari berharap penanganan stunting tidak lagi sekadar mengejar penurunan angka, tetapi benar-benar mampu mencegah munculnya generasi baru yang mengalami persoalan kekurangan gizi kronis.

---

Editor: Redaksi