Koalisi Keberlanjutan Media Terbentuk, Satukan Pers, Pemerintah, Kampus, dan Masyarakat Sipil

Jakarta – Sejumlah pemangku kepentingan di bidang jurnalisme resmi membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai wadah kolaborasi untuk menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan media dan membangun ekosistem informasi yang sehat.

Koalisi tersebut dideklarasikan pada Kamis (30/7/2026) di Gedung IASTH, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.

Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media dibacakan oleh perwakilan Presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.

Pada tahap awal pembentukannya, KKM beranggotakan 20 lembaga yang berasal dari organisasi profesi, perusahaan media, serikat pekerja media, lembaga masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi.

Anggota tersebut antara lain AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Multimedia Nusantara.

Selain anggota, KKM juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk memfasilitasi kerja-kerja koalisi, tiga lembaga ditetapkan sebagai Presidium, yakni AJI, AMSI, dan UMN. Presidium tersebut akan menjalankan fungsi fasilitasi selama satu tahun sebelum dilakukan rotasi kelembagaan.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan pembentukan KKM menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi terhadap tantangan keberlanjutan media.

“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujarnya.

Dalam menjalankan kerja-kerjanya, Koalisi Keberlanjutan Media akan membahas enam isu strategis yang menjadi peta jalan keberlanjutan media.

Keenam agenda tersebut meliputi konsensus mengenai informasi berkualitas untuk publik, penguatan regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, penguatan mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, penguatan fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, dan peningkatan peran publik dalam ekosistem informasi.

Keenam agenda tersebut nantinya menjadi dasar kerja KKM bersama berbagai pihak terkait untuk memperkuat keberlanjutan media dan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan”.

Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Masduki. Diskusi dipandu Koordinator Koalisi Media Alternatif Luviana.

Masduki menilai keberlanjutan jurnalisme merupakan kepentingan publik sehingga membutuhkan dukungan dan gerakan kolektif dari berbagai pihak.

“Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Artinya, krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, pembentukan KKM menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi.

Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki fungsi sosial sekaligus merupakan entitas bisnis. Karena itu, keberlanjutan media membutuhkan sumber daya dan modal yang memadai agar fungsi media dalam mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Jumlah media cukup banyak dan pertumbuhannya cukup besar, tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel karena media merupakan pilar demokrasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan dana jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media.

“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.

Dahlan juga menyampaikan bahwa rancangan peraturan Dewan Pers terkait dana jurnalisme telah melalui proses pembahasan dan saat ini memasuki tahap menuju penetapan.

Sementara itu, Eriyanto menekankan pentingnya memandang jurnalisme sebagai barang publik atau kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dana jurnalisme harus benar-benar diarahkan untuk mendukung produksi jurnalisme berkualitas. Ia juga mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan untuk menjaga independensi media.

Pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan industri media, sekaligus memperkuat jurnalisme berkualitas sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan kepentingan publik.

Editor: Redaksi