Komisi I DPRD Muna Barat Bongkar Fakta Bantuan Ayam Potong Hanya untuk Wilayah Tertentu

Muna Barat - Polemik bantuan ayam potong kembali mencuat dalam rapat Badan Anggaran KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin, menyoroti dugaan ketidakmerataan penyaluran program tersebut.

Ia menegaskan, wilayah Tiworo Raya belum sekalipun tersentuh bantuan ayam potong, meski program ini digadang-gadang sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat.

“Saya minta kepada Dinas Pertanian agar sebagian bantuan tersebut digeser ke wilayah Toworo Raya. Jadi, catat itu ketua dan masukkan dalam risalah rapat. Terserah bantuan itu siapa yang dapat, yang pasti harus masuk juga di wilayah Toworo. Yang penting, di sana ada progres ekonomi dengan bantuan itu,” tegas Burhanudin di hadapan forum, Jumat (5/9).

Politisi PKB ini bahkan menagih komitmen langsung dari Dinas Pertanian, khususnya Kepala Dinas, terkait kepastian pemerataan bantuan.

“Kasi tau dengan pak Kadis agar program itu digeser juga di wilayah Tiworo, atau di wilayah dapil tiga. Kalau sudah pasti, kasi tau dengan saya,” tambahnya.

Catatan investigasi DPRD mengungkap, wilayah Tiworo Raya memang kerap terpinggirkan dalam program bantuan serupa sejak beberapa periode kepemimpinan bupati. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pola penyaluran bantuan yang lebih berpihak pada wilayah tertentu.

Menjawab desakan tersebut, Perencana Dinas Pertanian, Muhamad Zulfadnah Ode, mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan pergeseran bantuan ayam potong.

“Untuk keputusan itu saya belum bisa menjawab. Mohon maaf sebelumnya,” singkatnya.

Ketidakjelasan jawaban dari pihak Dinas Pertanian membuat DPRD Muna Barat semakin menyoroti transparansi program ini. Sorotan itu dipastikan berlanjut hingga memastikan Tiworo Raya mendapat bagian dari program yang seharusnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Redaksi