Media Jadi Mitra Strategis, Ini Persiapan Sultra Hadapi Rakornas PHD 2025 di Kendari

Kendari - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan kesiapan menghadapi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025.

Fokus utama pemprov: menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyosialisasikan agenda penting yang melibatkan jajaran menteri, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

“Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program dan agenda penting. Rakornas PHD ini akan dihadiri para menteri, gubernur se-Indonesia, hingga bupati dan wali kota,” kata Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badalla, saat memimpin rapat persiapan di Aula Diskominfo Sultra, Jumat (22/8).

Rapat yang diikuti Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Sekretaris Diskominfo, Pranata Humas, staf bidang IKP, dan perwakilan media, menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal setiap proses pelaksanaan kegiatan.

“Kami berharap media dapat mengawal dan mempublikasikan kegiatan ini sehingga memberi dampak positif bagi Sulawesi Tenggara,” jelas Ridwan.

Dalam penjelasannya, Ridwan menegaskan bahwa Rakornas PHD bukan sekadar seremoni. Kehadiran tamu dari berbagai provinsi diproyeksikan mendorong sektor ekonomi lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pariwisata.

Persiapan teknis, termasuk fasilitas ID Card khusus bagi awak media, sudah disiapkan agar peliputan berjalan lancar.

Kesiapan teknis lain dijabarkan Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Syafril. Menurutnya, Pemprov Sultra menaruh perhatian serius terhadap pengaturan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan fasilitas peliputan bagi seluruh peserta dan media.

“Kami berharap sinergi dengan media dapat terjalin dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan akan menjadi bahan evaluasi bersama, agar pelaksanaan acara strategis berikutnya bisa lebih efektif dan efisien,” ungkap Syafril.

Rakornas PHD 2025 dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada 26–28 Agustus 2025. Pemprov menargetkan acara ini memberi efek ganda: tidak hanya memperkuat promosi produk hukum daerah, tetapi juga menstimulasi perekonomian lokal.

Editor: Redaksi