Mendekati Akhir Kontrak, Proyek Kampung Nelayan Rp9,58 Miliar di Muna Barat Disorot

Sultranesia
2 Min Baca
Mendekati Akhir Kontrak, Proyek Kampung Nelayan Rp9,58 Miliar di Muna Barat Disorot
Pekerjaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Latawe, Kabupaten Muna Barat. Foto: Dok. Istimewa.

Muna Barat – Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Alam Sultra) menyoroti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) senilai Rp9,58 miliar di Kabupaten Muna Barat. Mereka mendesak keterbukaan progres pekerjaan di Desa Latawe, Desa Lasama, dan Desa Tondasi.

Ketua Alam Sultra, Rahman Kusambi, mempertanyakan realisasi fisik pembangunan yang masa kontraknya akan segera berakhir. Ia meminta Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka laporan perkembangan pekerjaan di tiga lokasi tersebut.

“Harus ada laporan progres resmi. Berapa persen fisiknya, komponen apa yang sudah selesai, apa yang tertunda, dan apakah ada perubahan jadwal yang disetujui secara sah,” tegas Rahman, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Alam Sultra, proyek tersebut dikerjakan CV Lawa Raya berdasarkan Nomor Kontrak B.19043/DJPT.6/PI.420/PPK/VII/2026 tertanggal 8 Juli 2026.

Nilai kontrak pembangunan mencapai Rp9.580.966.000 atau sekitar Rp9,58 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 135 hari kalender dengan target penyelesaian sekitar November 2026.

Selain persentase progres fisik, Alam Sultra meminta penjelasan mengenai pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun belum dikerjakan. Mereka juga menuntut keterbukaan realisasi anggaran dan pembayaran termin.

Rahman turut meminta pemeriksaan mutu beton, material, struktur bangunan, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis.

“Jangan sampai bangunan baru selesai, tetapi cepat rusak karena standar mutu diabaikan,” ujarnya.

Alam Sultra juga mendesak pengawasan independen terhadap pelaksanaan proyek hingga proses serah terima pekerjaan.

Rahman menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan publik jika tuntutan keterbukaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari instansi terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada CV Lawa Raya dan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.


Editor: Denyi Risman

Berita BerikutnyaDijanjikan Rp30 Juta, Warga Muna Barat Terlibat Misi Penyelundupan Manusia
Bagikan:

Baca Juga