Ranperda Stunting Muna Barat Masuk Tahap Harmonisasi

Sultranesia
2 Min Baca
Ranperda Stunting Muna Barat Masuk Tahap Harmonisasi
Kegiatan harmonisasi Ranperda tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Muna Barat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Jumat (20/11/2026). Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting memasuki tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra), Jumat (20/11/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum Ranperda tersebut melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan materi muatan regulasi selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sultra, Ramlan Harun. Harmonisasi diikuti tim perancang peraturan perundang-undangan, perangkat daerah terkait, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Andi Basmal, menegaskan pentingnya regulasi daerah yang komprehensif dan dapat diterapkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

“Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang akuntabel,” ujar Andi Basmal.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, mengatakan Ranperda tersebut disiapkan untuk memperkuat penanganan stunting melalui kerja sama lintas sektor.

Menurutnya, regulasi itu juga akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menjalankan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

“Pemerintah desa memiliki peran penting karena lebih dekat dengan masyarakat dan keluarga yang berisiko stunting,” kata Sariba.

Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Ramadhan Kiro, menjelaskan materi Ranperda mencakup berbagai aspek penanganan stunting, mulai dari kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, akses air bersih, hingga ketahanan pangan keluarga.

Ia mengatakan, draf regulasi tersebut juga mengatur pendampingan keluarga berisiko stunting, termasuk pemutakhiran data untuk memastikan program intervensi tepat sasaran.

“Data menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi,” ujarnya.

Dalam proses harmonisasi, materi Ranperda turut diselaraskan untuk memperjelas tanggung jawab para pemangku kepentingan serta mekanisme pelaksanaan program, termasuk pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Setelah tahapan harmonisasi, Ranperda tersebut akan melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Perda.


Editor: Denyi Risman

Berita BerikutnyaMaterial Bangunan Terlambat, Penerima BSPS di Muna Barat Bertahan di Tenda Darurat
Bagikan:

Baca Juga