Menteri Agama Dukung Asrama Haji di Kendari, Tapi Ini Syaratnya

Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan dukungan penuh atas rencana pembangunan asrama haji di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (17/7).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan aspirasi masyarakat Sultra yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar untuk proses keberangkatan haji.

“Biaya operasional untuk perjalanan jemaah dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ke Makassar cukup besar. Karena itu, kami mengusulkan pendirian asrama haji di Kendari agar pelayanan jemaah menjadi lebih dekat, efisien, dan merata,” ujar ASR.

Menurutnya, upaya ini telah disiapkan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan instansi lainnya.

Pemprov juga tengah mendorong pengembangan Bandara Haluoleo menjadi bandara internasional sebagai salah satu syarat teknis utama.

“Kami memahami bahwa keberadaan bandara internasional menjadi syarat penting dalam mendirikan asrama haji. Untuk itu, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga terkait agar pengembangan bandara ini segera terwujud,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik rencana pendirian asrama haji di Kendari dan menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pelayanan haji nasional.

“Kami sangat mendukung pendirian asrama haji di Kendari. Ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pelayanan haji di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin.

Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa keberadaan asrama haji tak bisa dilepaskan dari kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional.

Ia menekankan bahwa bandara yang akan menjadi titik keberangkatan harus benar-benar memenuhi aspek keselamatan dan keamanan internasional.

“Bandara yang menjadi titik berangkat harus memenuhi standar internasional, termasuk aspek keselamatan dan keamanan. Itu penting agar jemaah haji dapat diberangkatkan secara langsung dan efisien,” pungkas Nasaruddin.

Editor: Redaksi