MUI Sultra Gelar FGD Problematika Khilafah dalam Bingkai NKRI

Kendari - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi  Tenggara (Sultra), menggelar Forum Group Discussion (FGD).

Acara ini berlangsung di kantor TVRI Sultra  pada Jumat (14/2) pagi. Sejumlah tokoh Agama dan Akademisi juga turut hadir sebagai peserta dalam acara FGD tersebut.

FGD tersebut mengangkat tema Problematika Khilafah Dalam Bingkai NKRI.

Pemateri dalam FGD ini dengan menghadirkan tokoh agama yakni Ken Setiawan yang merupakan pendiri NII Crisis Center.

Acara FGD ini diselenggarakan bertujuan untuk memperkuat nilai Pancasila ditengah ancaman pemahaman Khilafah yang dinilai berpotensi memecah belah kesatuan NRKI.

Ken Setiawan mengatakan, masyarakat harus kritis terhadap fenomena ancaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah pemahaman Khilafah.

"Tantangan kita saat ini harus benar-benar mampu menjaga Pancasila terhadap ancaman Khilafah yang mencoba untuk memaksakan diri mendirikan sebuah negara di Indonesia. Ini tentu rawan dan akan jadi pemicu perpecahan NKRI," kata Ken kepada awak media.

Ken mengungkapkan, Khilafah sangat antk terhadap Pancasila. Banyak hal yang dianggap bertentangan terhadap Pemerintah. Sehingga, mereka mencoba lakukan kampanye melalui kegiatan-kegiatan enterpreuner dan pelatihan.

"Yang pada nantinya melalui kegiatan tersebut mereka menyusupkan pemahaman-pemahaman itu kepada masyarakat. Masuknga seperti virus, jadi memang ini sangat berbahaya karena mereka menanamkan kebencian terhadap Pancasila," ungkapnya.

"Kemudian, jika mereka sudah menanamkan kebencian maka itu akan menjadi pintu gerbang orang akan bisa radikal dan pada aksi-aksi terorisme," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Muhammad Saleh juga menyatakan hal yang sama untuk menjaga dan merawat nilai Pancasila dari pemahaman radikalisme.

Menurutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus tetap diterapkan secara konsisten oleh setiap warga negara, mengingat bahwa dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

"Persoalan ini adalah tanggungjawab kita bersama dan seluruh elemen anak bangsa;" tegasnya. Rilis.

Editor: Muha Fajar RA