Pemkab Mubar jadi yang Terbaik se-Indonesia dalam Program PMT Lokal

Muna Barat - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri, menerima penghargaan terbaik pertama dari Wakil Presiden (Wapres) atas pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 6 Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Bahri mengatakan penghargaan yang diterimanya itu terkait dengan pelaksanaan PMT lokal selama tahun 2023 berjalan.

Sebelumnya, Pemda Mubar telah melakukan realisasi anggaran PMT lokal dimana yang menjadi kriteria sehingga mendapatkan terbaik pertama ada tiga poin yakni realisasi pelaksanaan anggaran,  puskesmas yang melaksanakan PMT lokal  dan penurunan kasus gizi kurang di Mubar.

“Penilaian itu dilakukan oleh kementrian kesehatan,” kata Bahri saat di temui usai kegiatan tersebut, Jumat (6/10).

Direktur perencanaan anggaran daerah Kemendagri itu menyebut, daerah yang dinahkodainya mendapatkan penghargaan terbaik pertama dari 10 kabupaten dan kota terbaik di Indonesia.

Yang masuk 10 kabupaten kota terkait pelaksanaan PMT lokal yaitu Kabupataen Mubar (Sultra), Kabupaten Pegunungan Bintang (Provinsi Papua Pegunungan), Kabupaten Tulung Bawang (Lampung), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamberamo Tengah (Papua Pegunungan), Kabupaten Biak Numfor (Papua), Kabupaten Flores Timur (NTT), Kabupaten Bima (NTB) dan terlahir atau kesepuluh adalah Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara).

Hal ini juga berkaitan dengan menekan angka stunting. Atas penghargaan itu, Pemda Muna Barat melakukan beberapa langkah strategis, yang mana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yakni dilakukan intervensi gizi spesifik yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Tak hanya itu, Pemda juga membentuk orang tua asuh stunting, yang bertugas memberikan susu formula dan memberikan makanan bergizi bagi anak yang tergolong stunting, serta mengadakan dapur sehat atasi stunting untuk memperkenalkan olahan makanan bergizi.

Meskipun demikian, untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 masih diperlukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Pemda Mubar komitmen dalam penanganan stunting begitu tinggi, hal itu dimulai dari penandatanganan pernyataan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi pada Agustus 2022 lalu, hingga berbagai kebijakan penanganan stunting secara langsung di masyarakat

“Saya akan memastikan penanganan stunting telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, mulai dari validasi data stunting milik SSGI dan data milik Dinas Kesehatan,” tutup Bahri.

Laporan: Denyi Risman