Pemprov Sultra-BMKG Rakor Antisipasi Bencana di 2024

Kendari - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna antisipasi potensi bencana dan mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, lancar dan kondusif pada Kamis (1/2).

Rakor yang diinisiasi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto itu dihadiri Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati, dan jajarannya.

"Provinsi Sultra terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, terdiri dari 17 kabupaten kota dengan jumlah penduduk 2.726.590 juta jiwa, dimana wilayah perairan lebih luas di banding wilayah daratan," kata Pj Gubernur saat memberikan gambaran umum mengenai Provinsi Sultra.

Pj Gubernur menyampaikan bahwa rakor bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, lancar, dan kondusif.

"13 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi Tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar Andap.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan bahwa koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi resiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.

"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh Inkait dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024," terang Andap.

Sementara itu, pada kesempatannya Kepala BMKG mengapresiasi Pj Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

"Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan UU 31 Tahun 2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG," ungkap Kepala BMKG.

Ia menambahkan, saat ini BMKG memiliki 198 weather station dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. Untuk itu kami akan terus update peringatan dini cuaca di Sultra," tutup Prof Dwikorita.

Editor: Muh Fajar