Sampah Hampir 300 Ton Sehari, Pemkot Kendari Siapkan LPS di 15 Kelurahan

Kendari – Persoalan sampah menjadi salah satu keluhan utama masyarakat dalam kegiatan Wali Kota dan Forkopimda Menyapa yang digelar di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Kamis (13/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari Sska Karina Imran bersama jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Kota Kendari membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

Selain persoalan sampah, warga turut menyampaikan sejumlah keluhan lain, mulai dari kebutuhan lampu penerangan jalan, kondisi infrastruktur hingga pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah.

Wali Kota Siska mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan Kota Kendari tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Dukungan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kota Kendari 2025-2029 sebagai kota yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan.

Siska mengungkapkan, produksi sampah di Kota Kendari saat ini telah mendekati 300 ton per hari. Sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang belum seluruhnya tertangani secara optimal.

Persoalan tersebut semakin kompleks akibat keterbatasan armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan pengangkut juga disebut sudah tidak layak digunakan.

Di sisi lain, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu semakin terbatas dan masih membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik.

Namun, menurut Siska, persoalan sampah bukan hanya berkaitan dengan armada maupun fasilitas pengelolaan.

Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah juga dinilai masih rendah.

"Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Siska.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menyiapkan skema baru melalui pembentukan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan.

LPS nantinya akan bertugas mengangkut sampah rumah tangga dari rumah warga untuk kemudian dibawa ke TPA Puuwatu.

Sebelum sampah diangkut, masyarakat akan didorong untuk melakukan pemilahan berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pemkot Kendari juga mendorong pengaktifan kembali Bank Sampah di setiap kelurahan sehingga sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipisahkan dan dimanfaatkan.

Program LPS tersebut direncanakan mulai diterapkan pada awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan.

Kelurahan tersebut yakni Watu-watu dan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat; Baruga di Kecamatan Baruga; Kasilampe dan Kendari Caddi di Kecamatan Kendari; Lalolara dan Padaleu di Kecamatan Kambu.

Kemudian Korumba di Kecamatan Mandonga; Anduonohu dan Rahandouna di Kecamatan Poasia; Watulondo, Punggolaka dan Lalodati di Kecamatan Puuwatu; serta Anaiwoi dan Mataiwoi di Kecamatan Wua-wua.

Siska menegaskan, keberhasilan penanganan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama masyarakat sebagai penghasil sampah dari sumbernya.

“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.

Selain menyiapkan sistem pengangkutan berbasis kelurahan, Pemkot Kendari juga menyampaikan adanya rencana dukungan pendanaan untuk penanganan sampah pada 2027.

Menurut Siska, Kota Kendari telah mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Kendari sekaligus membuka peluang pengembangan konsep ekonomi sirkular.

Meski demikian, Siska menekankan bahwa dukungan anggaran dan pembangunan fasilitas tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta mulai membiasakan memilah sampah dari rumah dan membuangnya sesuai jenis serta tempat yang telah disediakan.

Dalam dialog tersebut, persoalan lampu penerangan jalan, perbaikan sejumlah ruas jalan dan pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah juga menjadi perhatian pemerintah.

Berbagai masukan itu selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Kendari dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Siska menegaskan, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar persoalan perkotaan dapat ditangani secara bersama-sama.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Kendari yang nyaman, maju dan berkelanjutan.

---

Editor: Redaksi