AP2 Sultra Ancam Bongkar Sekolah Nakal Pemalak Seragam Siswa Baru

Kendari - Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah tampaknya belum sepenuhnya sirna. Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) mencium indikasi adanya sekolah-sekolah ‘nakal’ yang kembali memainkan modus lama: memalak orang tua siswa dengan dalih pengadaan seragam dan atribut saat penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025.

Ketua Umum AP2 Sultra, Fardin Nage, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) telah dibentuk dan siap diterjunkan untuk menginvestigasi praktik pungli yang disinyalir masih marak di berbagai daerah di Bumi Anoa.

“Kami tidak ingin ada lagi praktik-praktik pungli yang merugikan siswa dan orang tua,” tegas Fardin Nage kepada media ini, Senin (7/7).

Langkah konkret juga diambil. Sebuah posko pengaduan resmi telah dibuka oleh AP2 Sultra untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat terkait pungutan tidak sah. Posko ini, kata Fardin, bukan sekadar formalitas, melainkan alat ukur awal untuk membongkar praktik-praktik culas di lingkungan pendidikan.

Lebih jauh, Fardin mendesak pemerintah daerah, mulai dari Gubernur Sultra hingga para bupati dan wali kota untuk tidak cuci tangan. Ia menuntut agar pengadaan seragam siswa dialihkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara melalui alokasi anggaran resmi.

“Pemerintah daerah harus mengambil tanggung jawab untuk menyediakan seragam siswa, bukan membebankan biaya tersebut kepada orang tua siswa,” ujarnya.

Menurut Fardin, pengadaan seragam oleh pihak sekolah bukan hanya bermasalah dari sisi moral, tetapi juga cacat hukum karena tidak memiliki dasar legal yang jelas.

AP2 Sultra, lanjut dia, tak sekadar bereaksi, tapi berniat membongkar sistem. Mereka ingin memastikan setiap proses penerimaan siswa baru bersih dari praktik-praktik pungli yang kerap menyelinap di balik kewajiban administratif.

“Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru berjalan lancar dan transparan, tanpa adanya praktik-praktik pungli yang merugikan siswa dan orang tua,” pungkasnya.

Editor: Redaksi