Pemkot Kendari Tertibkan 800 Penjual BBM Eceran, Diduga Jadi Pemicu Antrean di SPBU

Kendari - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menertibkan sekitar 800 titik penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dan pom mini atau Pertamini yang tersebar di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi yang dinilai memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, penertiban menyasar seluruh wilayah Kota Kendari, bukan hanya kawasan di sekitar SPBU.

Pemkot juga kembali menggencarkan sosialisasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintah kelurahan sebelum penertiban dilakukan.

"Mulai dari kemarin, saya minta kepada Satpol PP sama kelurahan untuk sosialisasi kembali bahwa kita akan tertibkan. Bukan hanya daerah SPBU, tapi seluruh Kota Kendari yang ada jualan eceran itu kita tertibkan, termasuk boks-boks eceran yang disebut Pertamini," kata Sudirman, Kamis (8/10/2026) dilansir dari Antarasultra.

Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan seluruh lurah, terdapat lebih dari 800 titik penjualan BBM eceran dan Pertamini di Kota Kendari. Keberadaan tempat penjualan tersebut diduga berkaitan dengan maraknya aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi dari SPBU untuk kemudian dijual kembali.

Menurut Sudirman, antrean kendaraan di SPBU sempat berkurang dan kondisi distribusi BBM lebih kondusif beberapa hari setelah penertiban pedagang eceran di sekitar SPBU dilakukan. Namun, aktivitas pelangsiran disebut masih berlangsung dengan memanfaatkan kios-kios penjualan BBM eceran.

Sudirman menuturkan, BBM yang dijual di kios eceran tidak hanya berasal dari pembelian langsung pengendara, tetapi juga diduga dipasok oleh pelangsir yang menggunakan jeriken berkapasitas 35 liter.

"Jika satu pedagang eceran menampung dua jeriken atau 70 liter, maka 100 pedagang saja sudah menyerap sekitar 7.000 liter BBM," ujarnya.

Ia memperkirakan, jika volume tersebut dihitung dari lebih 800 pedagang eceran, jumlah BBM yang disalurkan melalui jalur tersebut bisa setara dengan kuota penyaluran harian empat SPBU di Kota Kendari.

Sudirman menambahkan, selisih harga antara BBM bersubsidi, seperti Pertalite, dan BBM nonsubsidi yang disebut mencapai lebih dari Rp6.000 per liter turut membuka peluang keuntungan bagi pelaku pelangsiran.

Praktik tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor dan angkutan kota (angkot) hingga mobil pikap. Kondisi ini dinilai menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, termasuk pekerja harian, pengemudi ojek online (ojol), dan pedagang.

Karena itu, Pemkot Kendari berupaya menertibkan aktivitas penjualan BBM eceran yang tidak memiliki izin guna menjaga distribusi BBM di SPBU resmi dan memastikan masyarakat memperoleh akses bahan bakar dengan lebih mudah.

"Kami minta kerja sama dari seluruh pihak agar aturan ini dipatuhi demi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas dalam mendapatkan akses BBM," pungkasnya.

Editor: Muh Fajar