Pernah Jabat Dirtipidsiber Bareskrim, HMI Minta Peran Kapolda Sultra dalam Kasus Penyadapan Diusut

Kendari – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendesak Kapolri mengusut secara objektif dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. HMI turut meminta peran Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, didalami karena pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Yusril, mengatakan masa jabatan Himawan Bayu Aji sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri pada Desember 2023 hingga Mei 2026 beririsan dengan periode yang menjadi perhatian dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Menurutnya, riwayat jabatan itu menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk mendalami kewenangan, kebijakan, dan aktivitas operasional yang berkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan.

“Jangan sampai jabatan menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan. Jika memang terdapat dugaan keterkaitan, maka harus diklarifikasi dan diuji melalui proses hukum,” tegas Yusril.

HMI meminta Kapolri dan pihak berwenang memastikan penelusuran dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan berjalan objektif, independen, dan bebas dari intervensi.

Yusril juga menyoroti penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS). Ia meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan akses, kewenangan, komunikasi, maupun persetujuan penggunaan sistem tersebut dimintai keterangan apabila relevan dengan penyidikan.

“Jabatan strategis bukan ruang yang bebas dari pertanggungjawaban. Semua pihak yang memiliki relevansi terhadap perkara harus diperiksa sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, pergantian jabatan Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim Polri menjadi Kapolda Sultra tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban atas kebijakan maupun aktivitas selama menduduki jabatan sebelumnya.

HMI Cabang Kendari meminta tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut. Apabila penyidikan menemukan bukti keterlibatan atau pelanggaran hukum, pihak yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika tidak terlibat, buktikan melalui klarifikasi yang terbuka. Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan atau pelanggaran hukum, siapa pun harus bertanggung jawab,” kata Yusril.

Editor: Denyi Risman