Korban Cabut Laporan dan Sepakat Damai, Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Pejabat PLN Kendari Dihentikan


Kendari - Penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual nonfisik yang melibatkan seorang pejabat PT PLN di Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial JS resmi dihentikan Polresta Kendari.
Penghentian perkara tersebut dilakukan setelah pelapor sekaligus korban mencabut laporan dan mengajukan permohonan perdamaian. Laporan itu sebelumnya dilayangkan pada 31 Juli 2026.
Kasus yang sempat menjadi perhatian publik tersebut bermula dari peristiwa pada 29 Juli 2026 di kawasan BTN Graha Wika Furi Indah, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. JS dilaporkan oleh tetangganya sendiri atas dugaan mengintip dan merekam korban saat berada di kamar mandi.
Kuasa hukum JS, Andre Darmawan, mengatakan peristiwa tersebut bermula dari kesalahpahaman. Menurut versinya, istri JS saat itu melihat seekor tikus berlari ke arah gudang sekitar pukul 23.00 WITA.
Karena ingin mengetahui jalur masuk tikus, istri JS meminta kliennya memeriksa bagian ventilasi gudang menggunakan kamera ponsel. Namun, belakangan diketahui ventilasi tersebut terhubung dengan kamar mandi rumah tetangga.
"Tanpa sepengetahuannya, ternyata ventilasi itu tembus ke WC rumah sebelah, karena rumah di BTN couple. Setelah melihat ada gerakan orang, klien saya langsung menurunkan ponselnya dan menghapus video tersebut," ujar Andre saat ditemui, Senin (9/11/2026).
Andre juga membantah narasi yang menyebut JS merekam korban saat mandi. Ia mengklaim, berdasarkan keterangan korban dalam berita acara pemeriksaan (BAP), saat kejadian korban sedang mencuci muka dan menggosok gigi.
Menurut Andre, kedua pihak kemudian sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan pada 6 September 2026. Sehari setelahnya, pelapor mengajukan pencabutan laporan ke kepolisian.
"Pada 6 September, klien saya dan korban menyadari bahwa ini kesalahpahaman dan sepakat berdamai dan sudah tidak mau lagi lanjut perkaranya. Tanggal 7 September, pelapor datang ke kantor polisi untuk memberitahu agar kasus dihentikan dan membawa berkas pencabutan laporan dimasukkan, dan puncaknya hari ini pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," jelasnya.
Andre juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya mendiskreditkan kliennya. Ia menegaskan, JS belum pernah ditetapkan sebagai tersangka dan meminta publik tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Ia turut menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan pekerjaan maupun institusi PT PLN.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, membenarkan bahwa JS sebelumnya dilaporkan oleh tetangganya sendiri.
"Iya tetangganya," ujarnya.
Saat ditanya mengenai penghentian perkara, Welliwanto menyatakan bahwa pelapor dan terlapor telah sepakat berdamai.
"Pelapor korban sudah ajukan permohonan damai," tukasnya.
Editor: Muh Fajar
Berita BerikutnyaTak Ingin Sawah Kekeringan, Bahtra Banong Salurkan Bantuan Pompa Air untuk Petani Bombana
Baca Juga
Nelayan Muna Barat Kesulitan Solar Subsidi, Polda Sultra Didesak Usut Penampung
Nelayan Muna Barat mengeluhkan kelangkaan solar subsidi. Harga di penampung mencapai Rp300 ribu per jerigen. Polda Sultra didesak mengusut dugaan penyelewengan.
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…







