Dapat Randis Baru Harga Miliaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Pimpinan DPRD Sultra Dinilai Tak Punya Empati

Kendari - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali jadi sorotan publik setelah unsur pimpinan dewan menerima kendaraan dinas baru. Mobil mewah merek Hyundai dengan harga miliaran rupiah itu kini resmi digunakan oleh Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2024–2029.

Pantauan di lapangan menunjukkan mobil dinas tersebut terparkir di area khusus pimpinan DPRD Sultra.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, belanja mobil dinas itu masuk dalam paket pengadaan kendaraan roda empat dengan pagu anggaran Rp5,589 miliar. Anggaran bersumber dari APBD Sultra tahun 2025.

Upaya konfirmasi ke Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Butolo, belum membuahkan hasil. Ia disebut sedang dinas luar daerah, sementara panggilan telepon dan pesan WhatsApp tidak direspons.

Kebijakan pengadaan mobil dinas baru pimpinan DPRD Sultra memicu kritik dari akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin. Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat.

“Ketika anggota DPRD, khususnya pimpinan, tidak menunjukkan empati publik, apalagi di tengah sorotan terhadap gaji besar dan fasilitas mewah, maka pengadaan ini menjadi cermin bahwa DPRD Sultra abai terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/10).

Menurutnya, DPRD lebih sibuk mengutamakan kenyamanan diri dibandingkan merespons kebutuhan rakyat. Hal ini dinilai mencederai perasaan publik dan memperburuk citra lembaga legislatif.

“Kalau benar-benar peduli, seharusnya sejak awal ada revisi anggaran. Faktanya, hal ini justru dibiarkan dan dianggap normal sebagai bagian dari pelayanan,” tambahnya.

Ia menekankan DPRD Sultra perlu menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi. “Anggaran sebesar ini semestinya dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan fasilitas mewah. DPRD hari ini belum merepresentasikan harapan masyarakat,” tutupnya.

Pimpinan DPRD Sultra Membela Diri

Menanggapi kritik tersebut, pimpinan DPRD Sultra menyebut pengadaan mobil dinas sudah sesuai aturan dan telah direncanakan sejak 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Frebi Rifai, menjelaskan bahwa sejak dilantik pimpinan DPRD hanya menggunakan kendaraan pinjaman karena tunjangan transportasi sudah dihapus.

“Karena tunjangan transportasi dihilangkan, maka dilakukan pengadaan kendaraan dinas. Itu sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun 2024,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kapasitas kendaraan juga dibatasi sesuai regulasi. Untuk Ketua DPRD maksimal 2.700 cc, sementara untuk Wakil Ketua 2.500 cc.

Menurut Frebi, isu bahwa pengadaan ini bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghematan anggaran tidak relevan.

"Inpres itu lebih menekankan pada efisiensi kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan lainnya. Bahkan sudah ada pemotongan dan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Ia memastikan pengadaan mobil dinas pimpinan dewan tidak menyalahi aturan. “Kalau pun ada yang dianggap melanggar, pasti akan dievaluasi. Semua proses sudah sesuai mekanisme,” pungkasnya.

Editor: Muh Fajar