Direktur PT KKP Akui Terbitkan 'Dokter' untuk Ore Nikel dari IUP PT Antam


Kendari - Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (PT KKP) Andi Adriansyah mengakui bahwa dia telah menerbitkan dokumen ore nikel atau biasa dikenal dengan istilah 'dokter' nikel yang berasal dari wilayah IUP PT Antam di Konawe Utara (Konut).
"Hari ini Senin 17 Juli 2023 tersangka AA selaku Direktur Utama PT Kabaena Kromit Pratama datang ke Kejati Sultra untuk menjalani pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya telah menerbitkan dokumen nikel yang berasal dari penambangan di wilayah IUP PT Antam seolah-olah ore itu berasal dari perusahaannya," jelas Asintel Kejati Sultra, Ade Hermawan, dalam keterangannya.
Dalam setiap dokumen ore yang dikeluarkan, PT KKP menerima imbalan 5 dolar per metrik ton. "Imbalan dari penerbitan dokumen nikel itu 5 USD per metrik ton dan sudah berlangsung sejak awal 2021 sampai dengan akhir 2022," imbuh Ade.
Salah satu perusahaan yang disiapkan dokter oleh PT KKP adalah PT Lawu Agung Mining.
"Akibat perbuatan tersangka tersebut hasil penambangan di wilayah IUP Antam yang dilakukan oleh PT Lawu Agung Mining tidak diserahkan ke PT Antam selaku pemilik IUP akan tetapi dijual ke beberapa smelter dan hasilnya dinikmati oleh PT Lawu Agung Mining sehingga mengakibatkan kerugian negara," jelasnya lagi.
Ade mengatakan bahwa selama ini tidak ada aktivitas penambangan nikel di wilayah IUP PT KKP yang dilakukan oleh PT Lawu Agung Mining. Hal itu dibuktikan oleh penyidik dari beberapa alat bukti, termasuk foto citra satelit.
"Tersangka dapat melakukan penjualan dokumen tersebut meski di lahan tambang PT KKP tidak ada cadangan ore nikel. Hal itu dikerenakan adanya kerjasama beberapa pihak dan imbalan uang sehingga PT KKP tetap mendapatkan RKAB setiap tahun dengan jumlah jutaan metrik ton," pungkasnya.
Editor: Muh Fajar Ragil
Berita BerikutnyaPenyidik Kejati Sultra Tahan Direktur PT KKP
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







