Kapolres Konsel Tegas: PT Merbau Jangan Gusur Lahan Warga Rakawuta Tanpa Kesepakatan!


Kendari - Kapolres Konawe Selatan (Konsel), AKBP Febry Sam menegaskan bahwa PT Merbau Jaya Indah Raya tidak boleh melakukan penggusuran lahan milik warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, sebelum adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat.
“Merbau ini sudah saya ingatkan bersama bupati untuk tidak ada kegiatan sampai ada kesepakatan lanjutan,” ujar AKBP Febry Sam saat ditemui awak media, Sabtu (5/4).
Menurut Kapolres, pihaknya bersama Bupati Konsel Irham Kalenggo telah merencanakan untuk menyelesaikan polemik tersebut secara adil.
“Saya sama bupati sudah ada rencana untuk didudukkan kembali secara benar apakah klaim perusahaan atau dari warga,” tambahnya.
Kapolres berharap persoalan itu dapat segera menemukan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak.
“Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk warga masyarakat di sana,” tutupnya.
Sebelumnya, situasi di Desa Rakawuta memanas setelah alat berat milik PT Merbau kembali beroperasi di lahan yang diklaim milik warga. Warga setempat terlihat berjaga dan menghadang alat berat agar kebun mereka tidak digusur.
“Eksa ada di puncak kebun Kamto yang warna kuning,” ungkap Ahmad Yani, warga Rakawuta, mengonfirmasi keberadaan alat berat di lokasi lahan milik Kamto pada Kamis (3/4).
Menurut Ahmad, dari tiga unit alat berat yang dikerahkan, satu unit berhasil menggusur lahan di area Kamto.
Sementara itu, warga lainnya, Aziz, menyebut bahwa perusahaan telah melanggar kesepakatan sebelumnya untuk menghentikan aktivitas penggusuran.
“Sudah ada kesepakatan, tapi Kamis pagi alat perusahaan mulai lagi lakukan penggusuran,” kata Aziz. “Namun begini yang terjadi, perusahaan melanggar kesepakatan.”
Aziz meminta agar pemerintah hadir dan berpihak kepada masyarakat yang berjuang mempertahankan lahannya.
“Kita minta pemerintah lihat kami rakyatnya di sini,” harapnya.
Ia juga mengungkapkan, konflik lahan ini telah berlangsung sejak tahun 2010, sejak kehadiran PT Merbau yang menawarkan kerja sama plasma kepada warga.
“Awalnya mereka tawarkan kerja sama sawit sistem plasma. Katanya bagi hasil 80-20, jaminan kesehatan, pendidikan anak sampai tamat SMA, dan jaminan pangan,” jelasnya.
Namun janji itu tak kunjung terealisasi. Warga akhirnya mengolah lahannya sendiri hingga tiba-tiba pihak perusahaan datang menggusur lahan, termasuk milik warga yang tidak pernah mendaftar sebagai peserta plasma.
“Setelah 5 tahun tidak ada realisasi, tiba-tiba PT datang dan menggusur lahan warga tanpa konfirmasi, tanpa surat jaminan plasma,” ungkap Aziz.
Menurutnya, perusahaan mengklaim seluruh lahan Desa Rakawuta berdasarkan dokumen Berita Acara Pengukuran (BAP), Surat Pernyataan Pengalihan/Penyerahan Lahan, dan Hak Guna Usaha (HGU).
“Warga tidak pernah merasa menjual tanah. Uang yang diberikan dulu hanya ganti rugi tanaman, Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta, bukan jual beli,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas PT Merbau Jaya Indah Raya, Mursalim, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui SMS dan telepon.
Editor: Redaksi
Berita BerikutnyaDiduga Lakukan Pemerasan, Dua Oknum Mengaku TNI Resahkan Penjual LPG di Muna dan Muna Barat
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







