Litao Gugat Penetapan Tersangka, Ajukan Praperadilan


Kendari - Anggota DPRD Wakatobi, Sulawesi Tenggara, La Lita atau yang akrab disapa Litao, resmi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan anak. Sidang perdana yang dijadwalkan digelar harus tertunda karena pihak termohon, yakni Polda Sultra, tidak hadir.
“Iya benar, kami mengajukan praperadilan. Kemarin sidang perdana, tapi pihak termohon Polda Sultra tidak hadir,” ujar kuasa hukum Litao, Tony Hasibuan, Rabu (1/10), dikutip dari Detikcom.
Tony menjelaskan, gugatan praperadilan diajukan karena penetapan status tersangka terhadap kliennya dinilai cacat prosedural. Menurutnya, Polda Sultra tidak melakukan tahapan penyelidikan sebelum menetapkan Litao sebagai tersangka.
“Dalam KUHP, penyelidikan itu wajib dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana. Kalau penyelidikan tidak ada, maka otomatis keabsahan status tersangka gugur,” katanya.
Ia menambahkan, seharusnya proses hukum berjalan secara berurutan mulai dari penyelidikan hingga ke tahap penyidikan. “Logikanya di mana, kalau tidak ada penyelidikan dan penyidikan tapi tiba-tiba ada tersangka,” tegas Tony.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dua alat bukti yang digunakan penyidik Polda Sultra. Tony menilai, meski secara kuantitas memenuhi syarat, alat bukti tersebut tidak sah secara prosedural.
“Dua alat bukti itu tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitasnya. Kalau diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka seharusnya gugur,” jelasnya.
Dengan alasan tersebut, Litao melalui kuasa hukumnya menempuh jalur praperadilan dan kini menunggu putusan pengadilan. “Semua kewenangan membuktikan apakah prosedurnya sah atau tidak ada di penyidik. Tinggal mereka yang membuktikan,” pungkas Tony.
Sebagai informasi, Litao ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anak melalui surat Nomor Tap/126/VIII/RES.1.7/2025 yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Sultra pada 28 Agustus 2025. Ia sebelumnya sempat buron selama 11 tahun, sebelum akhirnya ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua pada Jumat (19/9).
Editor: Muh Fajar
Berita Berikutnya17.500 Perlengkapan Sekolah Gratis Mulai Didistribusikan di Sulawesi Tenggara
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







