Presiden Prabowo Didesak Copot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Jakarta - Aliansi Pemerhati Karyawan Tambang (APKT) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Desakan ini dipicu kebijakan Kementerian ESDM yang menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di berbagai daerah.

Keputusan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap puluhan ribu pekerja tambang yang kini terancam kehilangan mata pencaharian.

Koordinator APKT, Ripaldi Rusdi, menilai langkah Bahlil gegabah dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Ratusan IUP diberhentikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Akibatnya, puluhan ribu pekerja tambang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kebijakan ini tidak adil dan sangat merugikan karyawan,” tegas Ripaldi.

APKT menyoroti bahwa keputusan penghentian IUP tidak melalui kajian komprehensif, serta mengabaikan kondisi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan.

Aliansi juga mengungkapkan sejumlah perusahaan sebenarnya sudah mengajukan jaminan reklamasi dan pascatambang ke Ditjen Minerba. Namun, prosesnya terhambat akibat seringnya pergantian pejabat eselon I hingga III, yang sebagian bahkan terseret kasus korupsi.

“Pejabat yang sering berganti karena kasus korupsi, seperti Bambang maupun Jamaludin yang pernah menjabat Dirjen Minerba, membuat penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak kunjung terbit,” jelas Ripaldi, Minggu (21/9).

Menurut APKT, ada beberapa alasan kuat untuk mencopot Menteri Bahlil, di antaranya:

Mengorbankan pekerja – Kebijakan penghentian IUP menciptakan pemutusan hubungan kerja massal dan memicu pengangguran baru.

Mengganggu iklim investasi: Pemberhentian ratusan IUP menimbulkan ketidakpastian usaha, bertolak belakang dengan instruksi Presiden menjaga stabilitas investasi.

Mengabaikan aspek sosial: Ribuan keluarga pekerja tambang kini terancam secara ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial di daerah.

Lemah dalam kepemimpinan: Seharusnya Menteri ESDM mampu menyeimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan pekerja, namun kebijakan ini menunjukkan minimnya keberpihakan pada rakyat kecil.

"Atas dasar itu, kami dengan hormat meminta Presiden RI segera mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM. Rakyat pekerja tidak boleh menjadi korban kebijakan yang tidak bijak,” tegas Ripaldi, yang juga berprofesi sebagai advokat dan praktisi hukum.

APKT menambahkan, mereka akan terus mengawal isu ini dan menempuh langkah-langkah konstitusional agar suara para karyawan tambang benar-benar didengar pemerintah pusat.

Editor: Muh Fajar