Pemerintah Dinilai Lepas Tangan soal Konflik Petani dengan PT Marketindo Selaras

Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dinilai lepas tangan dalam menyikapi konflik antara petani di Kecamatan Angata dengan PT Marketindo Selaras.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara, Andre Dermawan, yang juga menjadi kuasa hukum para petani Angata.

Ia menyebut sejak awal pihaknya telah meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas.

"Dari awal kami mengimbau pemerintah agar menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, tapi sepertinya pemerintah juga lepas tangan," kata Andre usai melaporkan PT Marketindo Selaras ke Polda Sultra, Sabtu (31/1).

Andre menyoroti legalitas PT Marketindo Selaras yang disebut belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, kejelasan legalitas perusahaan merupakan kunci utama untuk mencegah konflik berkepanjangan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa untuk menghindari konflik, legalitas perusahaan harus diperjelas. Dalam Undang-Undang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan aktivitas sebelum memiliki HGU,” jelasnya.

Namun, Andre menilai pemerintah justru melakukan pembiaran meski perusahaan tersebut diduga belum memiliki HGU hingga saat ini.

"PT Marketindo Selaras ini sampai sekarang tidak mengantongi HGU. Seharusnya pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan beraktivitas dalam kondisi seperti itu,” katanya.

Ia juga menyesalkan sikap perusahaan yang disebut menggunakan karyawannya sebagai tameng dalam konflik dengan warga.

"Yang aneh, perusahaan tidak punya legalitas, tetapi justru mengorganisir karyawannya untuk terlibat dalam perusakan. Padahal karyawan digaji bukan untuk melakukan tindakan seperti itu,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Andre mengimbau pemerintah provinsi maupun kabupaten agar segera turun tangan menyelesaikan konflik agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan korban.

"Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Jika tidak ada penyelesaian dari pemerintah, konflik dan korban akan terus terjadi,” pungkasnya.

Editor: Muh Fajar