Polemik Pergantian Ketua DPRD Sultra, NasDem Didesak Tegas terhadap Kader Pembangkang

Kendari - Polemik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memanas. Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merdeka menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPW Partai NasDem Sultra dan Kantor DPRD Sultra, Senin (25/5).

Dalam aksinya, massa mendesak Partai NasDem segera mengambil langkah tegas terkait pergantian posisi Ketua DPRD Sultra serta memberikan sanksi kepada kader yang dianggap membangkang terhadap keputusan partai.

Koordinator aksi, Ali Gufron, menilai polemik yang terus bergulir telah menimbulkan kegaduhan politik di ruang publik dan berpotensi merusak marwah kelembagaan DPRD Sultra.

Ia mengecam dugaan adanya upaya intervensi dan penghambatan dalam proses pergantian pimpinan DPRD Sultra.
Menurutnya, setiap kader partai wajib tunduk dan patuh terhadap keputusan organisasi.

"Ketika ada upaya mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara menghambat keputusan partai, itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap garis komando partai,” ujar Ali Gufron dalam orasinya.

Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar konflik internal partai, tetapi telah berkembang menjadi polemik politik yang dapat mengganggu stabilitas lembaga legislatif.

Mereka khawatir kondisi tersebut akan berdampak terhadap jalannya fungsi DPRD, mulai dari pembahasan APBD, rapat paripurna, evaluasi perda, pengawasan proyek pemerintah, hingga pembahasan program strategis daerah.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti citra buruk yang muncul di tengah masyarakat akibat konflik berkepanjangan tersebut. Mereka menilai publik bisa saja menganggap elit politik lebih sibuk mempertahankan jabatan dibanding memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta DPW maupun DPP Partai NasDem segera menegakkan AD/ART partai terhadap kader yang dianggap melawan keputusan organisasi.

Mereka juga mendesak DPRD Sultra segera memperjelas status pergantian pimpinan DPRD demi menjaga stabilitas kelembagaan dan memastikan kerja-kerja dewan tidak terganggu konflik internal.

“Pihak yang terbukti melawan keputusan partai harus diberikan sanksi tegas, termasuk dicopot dari jabatan kader maupun posisi strategis di partai,” tegas Ali Gufron.

Menurut mereka, partai politik dan DPRD tidak boleh dikuasai kepentingan segelintir pihak yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengabaikan aturan organisasi.

“Kalau polemik ini terus dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya partai dan DPRD, tetapi juga masyarakat Sulawesi Tenggara yang membutuhkan stabilitas politik dan pelayanan publik yang maksimal,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Kimi, menyampaikan apresiasi atas aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan damai.

"Poinnya kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok Aliansi Mahasiswa Merdeka yang sudah percaya untuk menyampaikan aspirasi dengan baik dan damai,” ujar Tahir Kimi saat dikonfirmasi media ini.

Editor: Muh Fajar